Kenapa Desil Dipakai untuk Bansos? Kemensos dan BPS Beri Penjelasan

Kenapa Desil Dipakai untuk Bansos? Kemensos dan BPS Beri Penjelasan

Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis Kemensos Andy Kurniawan menjelaskan fungsi desil dalam menentukan prioritas penerima bansos--Foto: Disway

JAKARTA, BELITONGEKSPRES.CO.ID - Desil digunakan pemerintah untuk membantu menentukan siapa yang mendapat prioritas ketika jumlah masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial (bansos) lebih banyak dibandingkan kapasitas program.

Sistem ini menempatkan rumah tangga dalam urutan berdasarkan kondisi sosial ekonominya. Kelompok dengan kondisi paling membutuhkan dapat ditempatkan pada prioritas lebih tinggi sesuai sasaran dan kuota program.

Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis Kemensos Andy Kurniawan menjelaskan, pendekatan tersebut digunakan karena program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako bersifat targeted.

“Ketika jumlah masyarakat yang membutuhkan lebih besar daripada kapasitas program, pemerintah perlu menentukan prioritas. Caranya bagaimana? Kita ranking mulai dari yang paling tidak mampu. Itulah sebenarnya fungsi desil,” jelas Andy, dikutip dari disway.id, Minggu (13/9/2026).

BACA JUGA:Desil DTSEN Bisa Berubah? BPS Jelaskan Data yang Jadi Penentunya

Namun, penggunaan desil bukan berarti angka tersebut menjadi label permanen bagi sebuah keluarga. Desil merupakan pemeringkatan relatif yang dapat berubah mengikuti data dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Desil Digunakan untuk Menentukan Prioritas

Menurut Andy, penggunaan desil berkaitan dengan kebutuhan untuk menentukan kelompok masyarakat yang mendapat prioritas ketika kuota program tidak mampu mencakup seluruh warga yang membutuhkan.

Dengan sistem pemeringkatan, pemerintah dapat menempatkan rumah tangga berdasarkan kondisi sosial ekonominya.

Persoalannya, ketepatan sasaran bantuan juga sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan.

Andy menyebut salah satu sumber persoalan adalah masih adanya penduduk yang belum tercakup dalam basis data.

Ia menjelaskan, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebelumnya biasanya mencakup sekitar 43 persen populasi.

Kondisi tersebut membuka kemungkinan adanya masyarakat yang sebenarnya membutuhkan bantuan, tetapi belum tercatat dalam data.

BACA JUGA:Cara Ubah Desil DTSEN 2026 Lewat HP, Siapkan KK dan NIK KTP

“Kenapa si A dapat bansos, si B tidak dapat bansos, padahal sama-sama miskin, jawabannya bisa sederhana, karena belum masuk data. Dari situ saja sudah bisa dipastikan ada potensi exclusion error,” ujarnya.

Ketika Warga Miskin Belum Masuk Data

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: