Ratusan Petani Sawit di Beltim Sampaikan Aspirasi, Imbas Larangan Ekspor CPO

BELITONGEKSPRES.CO.ID, MANGGAR - Ratusan petani sawit Belitung Timur (Beltim) mendatangi Kantor Bupati untuk menyampaikan aspirasi sekaligus aksi keprihatinan atas larangan ekspor CPO. Larangan ekspor CPO berimbas pada penghentian pembelian TBS milik petani sawit oleh perusahaan. Sambil membawa truk bermuatan TBS dan spanduk, ratusan petani sawit di Beltim berkumpul di halaman Kantor Bupati. Mereka datang untuk bertemu Bupati Beltim Burhanudin. Bersama Asosiasi Petani Sawit Seluruh Indonesia (Apkasindo) DPD Kabupaten Beltim, mereka meminta agar Bupati Burhanudin mendorong pemerintah pusat untuk mencabut larangan ekspor CPO tersebut. Menurut Koordinator Aksi, Dwi Nanda Putra, akibat larangan ekspor CPO oleh Presiden Jokowi petani sawit kini terkena imbasnya. Padahal menurutnya perputaran ekonomi di Beltim juga banyak dipengaruhi oleh hasil dari perkebunan kelapa sawit. Aksi keprihatinan petani sawit Beltim memuat 3 hal yaitu meminta Presiden Joko Widodo melalui Bupati, untuk meninjau ulang kebijakan larangan ekspor sawit dan produk minyak goreng, serta bahan bakunya karena dampaknya langsung ke harga TBS petani. Selain itu, mereka meminta Bupati mendukung distribusi MGS terkhusus yang subsidi BPDPKS di Kabupaten Beltim serta meminta supaya mendukung pendirian PKS dan pabrik minyak goreng petani di Kabupaten Beltim. "Kami mengetuk kebesaran hati pak Jokowi dan kawan-kawan yang ada di pusat sana, tolong sesegera mungkin akhiri sandiwara ini. Harga minyak goreng tidak turun, (tapi) sawit tidak laku, dimana korelasinya. Kami minta ini ditinjau ulang dan andaikata ada mafia, tangkap mafianya," ujar Erwin, sapaan akrab Dwi Nanda Putra. Erwin juga meminta Bupati dan Ketua DPRD Beltim membuat kebijakan terkait penjualan TBS ke pabrik. Pasalnya, beberapa pabrik kelapa sawit membatasi bahkan menghentikan pembelian TBS dengan alasan terimbas larangan ekspor CPO. "Untuk di daerah ini kami minta kebijakan pak Bupati dan Ketua DPRD sesegera mungkin membikin instruksi atau membikin rekomendasi agar pabrik-pabrik yang ada di Beltim menerima hasil sawit masyarakat," harap Erwin. "Karena komoditi ini (sawit) lain dari yang lain. Tidak bisa diawetkan, tidak bisa dikeringkan atau diapakan. Kalau panen seminggu pasti buruk (busuk) otomatis tidak laku dan petani merugi. Ini salah satu tuntutan kami agar PKS memberikan stressing ketat secepatnya," imbuhnya. Menurut Erwin, satu-satunya pabrik yang masih menerima pembelian TBS petani hanyalah pabrik di Kecamatan Dendang. Itupun dibatasi dengan sistem kuota sehingga petani tidak bisa menjual keseluruhan hasil panen karena dibatasi. "Ada yang beli di Kecamatan Dendang tapi memakai kuota dibatasi. Ini menjadi gesekan antar masyarakat," tutup anggota DPRD Kabupaten Beltim yang juga politisi Golkar tersebut. (msi)