BELITONGEKSPRES.CO.ID, MANGGAR - Massa masyarakat penambang yang menuntut Bupati Beltim segera merealisasikan WPR tak puas dengan dialog di Kantor DPRD Beltim, Senin 19 September 2022.
Setelah sempat ditemui dan diterima Ketua DPRD dan Kapolres Beltim di ruang pertemuan DPRD, perwakilan penambang memilih meninggalkan dialog karena Bupati tidak hadir.
Bahkan inisiatif Ketua DPRD Kabupaten Beltim Fezzi Uktolseja yang langsung menelpon Bupati Burhanudin tidak direspon.
BACA JUGA:Ribuan Massa Masyarakat Penambang Beltim Tuntut Kejelasan WPR, Ini 6 Poin Tuntutan Mereka
Akibatnya perwakilan penambang memilih keluar ruangan rapat dan memobilisasi penambang menuju ke Kantor Bupati Beltim meski hujan lebat masih terus mengguyur
Di depan kantor Bupati Beltim, para penambang kembali menyuarakan tuntutan mereka. Suasana sempat memanas karena lebih dari setengah jam dalam kondisi hujan lebat, Bupati Beltim belum menemui penambang.
Namun, suasana masih bisa diredam berkat kesiapan personil Polres Beltim dan anggota Satpol PP Kabupaten Beltim.
Sebelumnya, ribuan massa masyarakat penambang di Kabupaten Belitung Timur (Beltim) menggelar aksi damai tuntut kejelasan wilayah pertambangan rakyat (WPR) yang dijanjikan Bupati Beltim.
BACA JUGA:Pers Indonesia Berduka, Ketua Dewan Pers Meninggal Dunia, Selamat Jalan Prof AA
Beragam tuntutan terhadap kejelasan WPR tersebut disampaikan di Kantor DPRD Kabupaten Beltim, Senin pagi 19 September 2022. Orasi damai dikoordinatori oleh tiga LSM yaitu LSM Warna Indonesia, LSM Fakta dan serta Wakasbangda Beltim.
Aksi masyarakat penambang Kabupaten Beltim juga menyampaikan aspirasi terhadap permasalahan yang dihadapi mereka saat ini. Masyarakat tidak bisa menambang dengan tenang dan aman.
Meski dihadang guyuran hujan lebat tidak menghentikan aksi dan orasi para penambang yang menuntut Bupati Beltim segera merealisasikan WPR. Mereka membentangkan puluhan spanduk bertulisan tuntutan tersebut.
BACA JUGA:DPRD Babel Minta Harga TBS Sawit di Belitung Segera Dinaikan, Minimal Sama Dengan Provinsi
Para penambang menuntut kejelasan WPR yang pernah dijanjikan Bupati Beltim sebagai solusi jangka pendek atas keinginan masyarakat menambang di lokasi yang legal.
Kapolres Beltim AKBP Taufik Noor Isya meminta aksi masyarakat penambang tetap kondusif dan tidak anarkis.