Sementara itu, koordinator dan perwakilan penambang tetap melakukan orasi dengan sejumlah tuntutan mereka kepada Bupati Beltim.
Setelah berorasi hampir satu jam, Ketua DPRD Beltim Fezzi Uktolseja mengundang sejumlah perwakilan penambang untuk berdialog di ruang pertemuan DPRD Beltim.
BACA JUGA:DPKP Babel Dorong Kesetaraan Harga TBS Sawit di Belitung, PKS Terbatas Buat Harga Tidak Kompetitif
Hal yang sama kembali disampaikan penambang dihadapan Ketua DPRD Beltim dan Kapolres Beltim. Penambang berharap tuntutan mereka segera terealisasi terutama terbitnya WPR sebagai solusi atas sulitnya lokasi tambang saat ini.
Berikut ini 6 poin tuntutan massa masyarakat penambang Beltim:
Pertama, mendesak Gubernur Kep Bangka Belitung untuk segera menetapkan WPR di Kabupaten Belitung Timur.
Kedua, meminta solusi terkait lokasi yang dapat ditambang sambil menunggu WPR ditetapkan.
Ketiga, meminta stabilitas harga bijih Timah yang wajar.
Keempat, meminta supply BBM yang aman dan lancar guna mendukung kegiatan operasional penambang rakyat.
Kelima, meminta komitmen penuh pemerintahan Kabupaten Belitung Timur untuk mendukung pertambangan rakyat sehingga masyarakat dapat menambang dengan aman dan tenang.
Keenam, meminta Polres Belitung Timur mengusut tuntas masalah CPCL perkebunan plasma kelapa sawit.