BELITONGEKSPRES.CO.ID, MANGGAR – Tim Penilai Independen untuk Kabupaten Kecil di Indonesia datang ke Kabupaten Belitung Timur (Beltim) terkait seleksi peraih Nirwasita Tantra 2022.
Mereka datang untuk melakukan verifikasi lapangan karena Bupati Belitung Timur (Beltim) masuk level ke tiga penilaian untuk Kabupaten Kecil di Indonesia seleksi peraih Nirwasita Tantra KLHK tersebut.
Berdasarkan rilis Diskominfo Beltim, tim penilai yang datang terdiri dari 6 orang, merupakan akademisi, LSM lingkungan serta media masa, diketuai oleh Profesor Hariadi Kartodihardjo.
Sebelum turun tim melihat langsung kondisi di lapangan, mereka mendengarkan presentasi dan wawancara dengan Wakil Bupati Khairil Anwar, OPD serta masyarakat terkait isu lingkungan.
BACA JUGA:BNNK Belitung Canangkan 2 Sekolah Bersinar, Program Intergrasi Pendidikan Anti Narkoba
BACA JUGA:Gerakan Belitung Mengajar Buka Donasi, Jubaedah dan Jojo Butuh Uluran Tangan
Prof Hariadi mengemukakan, isu strategis di Kabupaten Beltim adalah penanganan pasca tambang. Isu strategis di Pemkab Beltim tersebut, mulai dari lubang bekas tambang, kualitas air, penggunaan lahan eks tambang hingga transformasi ekonomi.
"Yang menjadi prinsip sebenarnya adalah bagaimana penanganan isu strategis, karena setiap Kabupaten/Kota punya Isu strategis,"kata Prof Hariadi saat Verifikasi Lapangan Penilaian Nirwasita Tantra Tahun 2022 di Ruang Rapat Bupati, Kamis (8/12).
"Di sini aspek-aspeknya lubang bekas tambang yang perlu rehabilitasi, kemudian juga aspek kaitannya dengan kualitas air, di situ ada penggunaan lahan dan seterusnya,” sambung Hariadi.
Penasehat Senior Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini berharap Kabupaten Beltim segera melakukan Transformasi Ekonomi. Dari mengandalkan tambang, menjadi daerah yang mampu memanfatkan bekas tambang untuk daerah wisata, pertanian dan perkebunan hingga ekonomi kreatif lainnya.
BACA JUGA:Dinas Perpustakaan Beltim Raih Predikat Sangat Baik Kearsipan yang Dirilis Pusat ANRI
“Kabupaten Beltim harus segera melakukan suatu transformasi ekonomi ke arah pemanfaatan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan. Misalnya aspek tadi itu ada wisatanya, ada kebunnya bisa sawit atau kehidupan sosial ekonomi masyarakat dari petambang menjadi pelaku wisata atau lain sebagainya,” paparnya.
Selain itu untuk memperoleh Nirwasita Tantra, dukungan DPRD terkait isu lingkungan juga sangat diperlukan. Mengingat ada Peraturan Daerah, penganggaran serta pengawasan DPRD di lapangan.
“Jadi intinya Nirwasita itu lebih melihat kemampuan kepemimpinan daerah, kebijakan Bupati terhadap lingkungan. Jangan sampai nanti begitu ganti Bupati orientasi pembangunannya juga berubah dari yang sudah baik menurun,” ujar Guru Besar Institut Pertanian Bogor ini.