Selain itu, LPM Babel menolak usulan Pj Gubernur Babel yang tidak pernah memahami kondisi sosial dan budaya masyarakat kepulauan Babel.
Mereka menghendaki Pj Gubernur Babel yang sudah sangat paham tentang masyarakat. LPM Babel mengusulkan ke Presiden dan Mendagri untuk menunjuk Naziarto sebagai Pj Gubernur Babel.
Pernyataan sikap LPM Babel ini pun dibenarkan oleh Ketua DPRD Babel, H Herman Suhadi. Pernyataan sikap itu disampaikan pada saat audiensi dengan dirinya, Senin (20/3/2023).
Kepada Babel Pos, Herman mengaku banyak yang melaporkan kepada dirinya terkait beredarnya potongan surat tersebut baik perorangan maupun dari lembaga.
"Salah satunya hadir dari LPM Babel. Mereka menyampaikan hal yang sama ke pihak DPRD," ujar Herman Suhadi ditemui di ruang terbuka hijau DPRD Babel.
DPRD Babel, kata Herman, tetap merespon dikarenakan hal ini sudah berkembang dan menyita perhatian publik. Namun ditegaskan dia, hingga saat ini DPRD Babel belum menerima surat apapun setelah surat permintaan usulan tiga nama dari Kemendagri.
BACA JUGA:Pemprov Babel Bangun Pembangkit Listrik Thorium di Pulau Gelasa, Tingkatkan Ketersediaan Energi
BACA JUGA:Pengusaha Masih Ragu Produk Hilirisasi Timah Babel Bisa Bersaing
"Intinya kami tidak mendapat surat apapun tentang usulan nama-nama Pj Gubernur dari Kemendagri ke Presiden, tidak ada. Hanya kami pernah melihat potongan surat, bertuliskan tiga nama itu. Nah, karena tidak ada surat resmi tentu surat itu tidak bisa kita bahas," bener Herman.
Untuk merespon aspirasi masyarakat, lanjut politisi PDI Perjuangan ini, bahwa DPRD Babel dalam waktu dekat akan berkirim surat ke Kemendagri sebagai tindak lanjut dari aspirasi masyarakat yang diterima DPRD Babel.
"Hasil banmusnya, kami akan bersurat. Kami menyampaikan aspirasi masyarakat. Termasuk melampirkan pernyataan sikap LPM tadi," pungkasnya.(jua)