PANGKALPINANG, BELITONGEKSPRES.CO.ID - Sosok pengganti Penjabat (Pj) Gubernur Bangka Belitung (Babel) Ridwan Djamaluddin masih menjadi teka-teki dan pembicaraan.
Terbaru, muncul gerakan pendukung salah satu sosok bakal calon dari 3 nama usulan DPRD Babel sesuai permintaan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Meskipun itu hak sepenuhnya untuk menjadi Pj Gubernur sebelum ada kepala daerah definitif hasil pemilihan adalah Presiden. Prosesnya tetap dilaksanakan Kemendagri sesuai mekanisme.
Gerakan ini muncul tak lepas dari adanya sebaran potongan kertas yang bikin panas. Kuat diperkirakan, potongan surat itu merupakan usulan Kemendagri ke Presiden untuk menentukan Pj Gubernur Babel.
BACA JUGA:Daftar Gubernur Terkaya di Sumatera, Pj Gubernur Babel Nomor 5, Segini Total Hartanya
BACA JUGA:Ketua DPRD Babel Tegaskan Tidak Ada Intervensi Penentuan 3 Nama Pj Gubernur
Dari 3 nama masukan ke Presiden itu, diantara usulan nomor 1 Kemendagri atas nama Sahfrizal yang saat ini menjabat sebagai Dirjen Bina Otonomi Daerah (Otda) Mendagri.
Lalu usulan DPRD Babel urutan nomor 1 atas nama KA Tajuddin yang saat ini menjabat sebagai Deputi Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi BPIP RI.
Kemudian, usulan nomor 1 selanjutnya dari kementerian/lembaga atas nama Suganda Pandapotan selaku Sekjen Ombudsman RI.
Hanya saja potongan surat yang terlanjur beredar di WhatsApp (WA) Group ini belum diketahui kebenarannya.
Kendati demikian, DPRD Babel tetap memberikan respon, bahkan telah dibahas di dalam rapat Badan Musyawarah (Banmus), disamping menindaklanjuti sikap dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Babel.
BACA JUGA:3 Nama Diajukan Jadi Pj Gubernur, Sudah Disepakati DPRD Babel
BACA JUGA:Penanganan Kasus Tipikor Tunjangan Transportasi Pimpinan DPRD, AMPUH Tuntut Kejati Babel Tegas
Diketahui, ada bocoran pernyataan sikap kelompok masyarakat yang mengatasnamakan LPM Babel. Diantaranya meminta kepada Presiden Jokowi untuk menunjuk Pj Gubernur Babel yang sesuai aspirasi masyarakat, putra daerah, lantaran yang memahami kondisi sosial masyarakat Babel.
LPM juga meminta Mendagri untuk mengajukan kepada Presiden hanya nama-nama yang diusulkan oleh DPRD Babel yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, dan menolak Pj Gubernur yang bukan berasal dari usulan DPRD Babel.