BEITONGEKSPRES.CO.ID - Wakil Ketua DPRD Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Beliadi meminta BPH Migas menambah kuota BBM Solar dan Pertalite khusus untuk masyarakat nelayan.
Permintaan penambahan kuota BBM Solar dan Pertalite disampaikan Beliadi saat mengunjungi Kantor Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di Jakarta.
Ia datang bersama Plt Wakil Ketua DPRD Heryawandi, didampingi Kabag Biro Ekonomi Pembangunan Pemprov dan Perwakilan Dinas Perdagangan serta Perwakilan Pertamina dan Hiswana Migas Babel.
"Kita sudah koordinasi dengan Migas pada Rabu (2/8/2023) untuk menambah kuota Jenis BBM Tertentu (JBT) solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) pertalite bagi Nelayan," kata Beliadi kepada Belitong Ekspres, kemarin.
BACA JUGA:Kunjungi Pertamina, Beliadi Bahas Kelangkaan dan Tingginya Harga LPG 3 Kg di Pulau Belitung
Menurut Beliadi, langkah tersebut diambil karena banyaknya keluhan dari masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil wilayah Provinsi Bangka Belitung.
Khususnya masyarakat yang berada di Selat Nasik Belitung dan Penutuk Bangka Selatan terkait kebutuhan untuk penambahan kuota BBM Solar dan pertalite untuk Nelayan.
Kata Beliadi, ini penting karena Bangka Belitung menjadi maskot tonggak awal ASEAN Blue Economy yang ikut membantu mempromosikan potensi kekayaan maritim.
"Untuk mencapai hal tersebut, dukungan dari nelayan yang profesional dalam membudidayakan, memanfaatkan, dan mengolah potensi hasil laut menjadi salah satu faktor penting," sebutnya.
BACA JUGA:Pimpin Rapat Banmus, Beliadi Bahas Masalah Aktual Yang Terjadi di Masyarakat Bangka Belitung
Untuk memberikan dukungan kepada nelayan, salah satunya adalah dengan memberikan kemudahan dalam mendapatkan BBM melalui SPBUN di masing-masing wiilayah.
Saat ini kata Beliadi, terkait pendistribusian BBM secara umum sudah baik. Seperti informasi dari masyarakat bahwa terkait kebutuhan BBM nelayan di Selat Nasik yang sudah ada SPBUN.
Hanya saja masyarakat nelayan Kecamatan Selat Nasik perlu penambahan kuota 200kl per bulan untuk Solar dan 250kl per bulan untuk Pertalite.
“Sedangkan untuk di Penutuk Bangka Selatan SPBUN sudah ada SPBUN. Tetapi belum beroperasi karena masalah teknis persyaratan belum selesai. Kebutuhan BBM masyarakat meminta kuota 250kl per bulan untuk Solar dan 250kl per bulan untuk Pertalite,” ungkap Beliadi.
BACA JUGA:Beliadi Ajak Mahasiswa Analisis Kebocoran PAD Pemprov Babel