BELITONGEKSPRES.CO.ID - Keberhasilan dalam melaksanakan hilirisasi nikel tampaknya telah membangkitkan semangat untuk melanjutkan upaya hilirisasi dalam sektor lainnya. Langkah berikutnya akan diarahkan pada hilirisasi bauksit.
Dengan pelaksanaan hilirisasi ini, Indonesia tidak hanya menjual mineral mentah sebagai ekspor, tetapi telah menambahkan nilai melalui proses pengolahan dan pemurnian di dalam negeri sebelum diekspor.
Pemerintah sedang secara bertahap merencanakan penghentian ekspor tembaga dan timah juga, dengan tujuan untuk mencapai nilai tambah yang lebih besar seperti yang telah berhasil dicapai dalam hilirisasi nikel.
"Kami tidak berhenti hanya pada sektor nikel, tetapi akan terus melanjutkan ke sektor tembaga, bauksit, timah. Nilai tambah ini akan semakin besar melalui program hilirisasi ini," kata Presiden Jokowi.
BACA JUGA:Pulau Sumatera Kontributor Kedua Terbesar Dalam Perekonomian Nasional Setelah Jawa
Presiden juga menjelaskan bahwa melalui hilirisasi, Indonesia memiliki potensi untuk mencapai status negara maju pada sekitar tahun 2040-2045.
Meskipun keputusan untuk melarang ekspor mineral ini mendapat berbagai kritikan dari komunitas internasional, Presiden Jokowi dengan tegas menyatakan bahwa komitmen terhadap program hilirisasi dalam negeri tidak akan pernah goyah.
"Oleh karena itu, program hilirisasi ini harus terus kita jalankan, tanpa peduli apakah kita dihadapkan dengan gugatan dari WTO atau pun tekanan dari IMF. Kami tetap akan melanjutkan program ini," tegas Presiden.
Jokowi menegaskan bahwa tidak ada negara atau organisasi internasional yang dapat menghentikan tekad Indonesia untuk mengembangkan industri dan melaksanakan hilirisasi sumber daya alam.
"Tidak ada yang dapat menghentikan keinginan kita untuk industrialisasi dan hilirisasi, baik itu dari pihak manapun, negara manapun, atau organisasi internasional apapun," ujar Presiden Jokowi di Stasiun LRT Dukuh Atas, Jakarta, pada Kamis (10/8/2023).
BACA JUGA: Budidaya Udang Vaname Sistem Millenial Shrimp Farm Mulai Dikembangkan di Belitung
Presiden Jokowi menyampaikan bahwa ia tidak merasa khawatir jika Pemerintah Indonesia kembali menghadapi gugatan dari korporasi atau negara lain akibat pelaksanaan hilirisasi.
Baru-baru ini, diberitakan bahwa Freeport Indonesia berencana untuk mengajukan keberatan atau gugatan terhadap aturan tarif bea keluar untuk konsentrat mineral logam yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 12 Juli 2023 lalu.
"Ya, mungkin ada protes (terhadap kebijakan ini), tetapi yang pasti, hilirisasi tidak akan dihentikan. Setelah nikel, kita akan melanjutkan dengan tembaga, kobalt, dan selanjutnya dengan bauksit," ungkap Jokowi.
Kontinuitas dalam pelaksanaan hilirisasi ini, menurut Jokowi, adalah karena pemerintah berupaya untuk memastikan bahwa nilai ekonomi dari sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara optimal di dalam negeri.