BELITONGEKSPRES.CO.ID - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Beliadi, menyoroti penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah tersebut.
Ia mengingatkan Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Provinsi Babel, Haris, dan Pejabat (Pj) Gubernur, Suganda Pandapotan Pasaribu, untuk tetap berhati-hati dan fokus dalam upaya meningkatkan PAD serta memperbaiki pelaksanaan anggaran.
"Saat mengikuti rapat badan anggaran, saya menemukan penurunan PAD Provinsi Bangka Belitung sebesar lebih dari Rp30 miliar dari tahun 2022, yang menunjukkan penurunan PAD," ungkap Beliadi kepada Belitong Ekspres, Rabu (16/8/2023).
Menurut Beliadi, penurunan tersebut adalah isu yang patut diberikan perhatian khusus. Meskipun pihak Bakuda Babel menyatakan kondisi keuangan masih sehat, Beliadi merasa bahwa kondisi ini sebenarnya belum sehat.
BACA JUGA:Perjuangkan Pupuk Subsidi Petani Lada Bangka Belitung, Beliadi Datangi Ditjen PSP Pertanian Kementan
"Saya mengajukan pertanyaan apakah keuangan Babel masih sehat, dan mereka menjawab bahwa kondisinya masih sehat, namun saya memiliki pandangan bahwa ini belum sepenuhnya sehat," kata Beliadi
Beliadi melanjutkan, di samping itu, hampir semua provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera berhasil meningkatkan PAD mereka sejak tahun 2022. Namun, Bangka Belitung mengalami penurunan sebesar lebih dari 30 miliar. Ia berpendapat bahwa Bakuda dan Pj harus tetap waspada terhadap sumber pendapatan.
Dalam konteks ini, Beliadi memberikan saran agar Bakuda Babel lebih inovatif dalam mencari dan memanfaatkan sumber-sumber PAD, baik melalui peningkatan sektor yang sudah berjalan maupun melalui penemuan sumber pendapatan baru.
"Saya percaya bahwa masih ada potensi yang belum dimanfaatkan sepenuhnya, terutama dalam sektor pertambangan, perikanan, pertanian, dan industri lainnya," tambah Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Belitung Timur itu.
BACA JUGA:Beliadi Turun Langsung Cari Solusi Masalah Lahan Masyarakat Simpang Tiga Masuk HL
Beliadi juga menyarankan agar Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Pangkalpinang ditingkatkan sehingga dapat mengelola kapal besar di wilayah Babel.
Ia juga menyoroti perlunya perbaikan infrastruktur pelabuhan dan fasilitas cold storage di pelabuhan, serta standar pelabuhan yang perlu diperbarui untuk meningkatkan ekspor udang dari wilayah tersebut.
Selain itu, Beliadi menyadari bahwa walaupun tugas ini mungkin berat, perubahan harus dimulai. Ia menyarankan agar pasar timah tidak hanya bergantung pada ICDX dan JFX, karena hal ini tidak memberikan kontribusi pendapatan yang signifikan dari dua pasar tersebut.
Oleh karena itu, Beliadi mengusulkan agar pemerintah mendirikan bursa timah sendiri dengan kepemilikan saham yang bisa menjadi milik Pemerintah Provinsi Babel. Dengan demikian, wilayah ini dapat memperoleh pendapatan dari perdagangan timah di bursa.
Dalam sektor perkebunan kelapa sawit, Beliadi juga mengusulkan agar hasil ekspor minyak kelapa sawit (CPO) dapat dioptimalkan lebih lanjut, begitu juga dengan hasil pajak ekspor timah yang seharusnya lebih banyak dikembalikan ke pusat.