BELITONGEKSPRES.CO.ID - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) mengambil langkah tegas agar pendistribusian BBM bersubsidi tepat sasaran.
Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Kepulauan Babel Ahmad Yani menegaskan, semua kendaraan plat luar tidak boleh membeli BBM bersubsidi biosolar.
Yang boleh hanya untuk plat BN. Alasannya, langkah tegas ini diambil Pemprov agar pendistribusian BBM bersubsidi tepat sasaran bagi masyarakat Babel.
"Jadi Kuota BBM bersubsidi Provinsi Kepulauan Babel hanya untuk kendaraan berplat BN, sementara plat nomor polisi luar tidak boleh,” kata Ahmad Yani di Pangkalpinang, Sabtu (4/11/2023).
BACA JUGA:Praktik Kecurangan Pengisian BBM Ditemukan di SPBU Pangkallalang, Begini Modus Petugas Nosel
BACA JUGA:18 SPBU di Bangka Belitung Kena Sanksi Pertamina, Ini Daftarnya
Menurut dia, larangan kendaraan nomor polisi luar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat Edaran Penjabat Gubernur dan peraturan lainnya.
Ditegaskannya kembali, ini agar pendistribusian BBM bersubsidi khususnya jenis solar kepada masyarakat lokal Bangka Belitung lebih nyaman dan tepat sasaran.
Pasalnya, saat ini banyak kendaraan Plat Nomor Polisi BG (Palembang) dan Plat B (Jakarta) membeli solar subsidi di SPBU Babel. Akibatnya ketersediaan kuota BBM subsidi makin menipis dan tidak cukup lagi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal.
Ditambah lagi truk dan kendaraan plat luar daerah juga merusak jalan-jalan di Kepulauan Bangka Belitung, sementara mereka bayar pajak ke daerah asal plat kendaraan tersebut.
BACA JUGA:Stok BBM di Bangka Belitung Jelang Nataru Cuma 3 Hari, BPJ Ambil Langkah Antisipasi Kelangkaan
BACA JUGA:Mau Tahu? Inilah 5 Cara Alami Agar Bulu Mata Tebal dan Lentik
“Kuota solar bersubsidi (biosolar) di setiap provinsi sudah dibagi-bagi dan ini harus diatur. Apalagi kuota solar subsidi untuk Bangka Belitung sudah jebol dan hanya cukup tiga hari saja,” ungkap Ahmad Yani.
Jebolnya kuota BBM bersubsidi ini lanjut dia, tentu bakal menyulitkan masyarakat dan harga berbagai kebutuhan pokok akan mengalami kenaikan. Itu tentunya yang memberatkan ekonomi masyarakat kurang mampu di Babel.
“Kondisi ini akhirnya akan menaikkan inflasi di Babel. Jangan senang melihat inflasi tinggi, karena akan berdampak terhadap minat investor berinvestasi di Kepulauan Babel ini,” tandas Ahmad Yani. (ant)