JAKARTA, BELITONGEKSPRES.CO.ID – Indonesia mencatatkan langkah penting dalam diplomasi ekonomi dengan menjadi salah satu negara pertama yang diterima Amerika Serikat (AS) untuk memulai negosiasi tarif resiprokal.
Langkah RI ini merupakan respons cepat pemerintah terhadap kebijakan tarif baru yang diumumkan Presiden Donald Trump pada awal April 2025.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia menjadi prioritas dalam daftar negara mitra yang diajak berdialog oleh pemerintah AS.
"Indonesia ini merupakan salah satu negara yang diterima lebih awal," ujar Airlangga dalam konferensi pers daring bertajuk Perkembangan Terkini Negosiasi dan Diplomasi Perdagangan Indonesia-Amerika Serikat dari Washington DC, Jumat (18/4/2025).
BACA JUGA:Indonesia Desak AS untuk Kesetaraan Tarif Impor dengan Negara Pesaing
Negara-negara lain yang juga telah memulai komunikasi dengan Amerika Serikat, selain Indonesia, antara lain adalah Vietnam, Jepang, dan Italia.
Fokus Negosiasi: Energi, Pertanian, dan Investasi
Airlangga menjelaskan bahwa delegasi Indonesia aktif menjalin komunikasi dengan para pejabat AS, termasuk melalui pertemuan daring dengan Secretary of Commerce Amerika Serikat, Howard Lutnick. Dalam pertemuan tersebut, kedua negara sepakat menyelesaikan proses negosiasi dalam waktu 60 hari.
Sebagai bentuk keseriusan, Indonesia mengajukan sejumlah usulan strategis. Pemerintah menyatakan komitmennya untuk meningkatkan impor energi dari AS, termasuk liquefied petroleum gas (LPG), minyak mentah, dan bensin (gasoline).
Di sektor pangan, Indonesia membuka peluang impor produk agrikultur dari AS seperti gandum, kedelai, susu kedelai, serta alat-alat modal untuk industri dalam negeri.
BACA JUGA:Produk Unggulan Indonesia Kena Tarif Impor AS Hingga 47 Persen, Apa Dampaknya?
Selain itu, Pemerintah Indonesia juga memberikan kemudahan perizinan serta berbagai insentif bagi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang telah maupun yang berencana untuk berinvestasi di tanah air.
Usulan Lain: Mineral Kritis dan Pengembangan SDM
Tak hanya itu, Indonesia juga mengajukan kerja sama baru di sektor mineral kritis dan penyederhanaan prosedur impor produk hortikultura dari AS. Di bidang pendidikan dan SDM, pemerintah Indonesia mengusulkan peningkatan kolaborasi di bidang sains, teknologi, engineering, matematika (STEM), ekonomi digital, hingga layanan keuangan.
"Indonesia juga mendorong pentingnya kerja sama untuk pengembangan sumber daya manusia yang akan menunjang masa depan ekonomi digital dan industri nasional," tutur Airlangga.