MANGGAR, BELITONGEKSRES.CO.ID – Sensus Ekonomi 2026 di Belitung Timur (Beltim) resmi dimulai dengan melibatkan 126 petugas yang akan mendata seluruh rumah tangga dan unit usaha.
Pendataan berlangsung dari 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, mencakup tujuh kecamatan untuk memotret kondisi riil perekonomian daerah.
Langkah ini menjadi bagian penting dalam penyusunan kebijakan berbasis data yang lebih akurat dan tepat sasaran di Kabupaten Belitung Timur.
Komitmen menyukseskan sensus ditandai melalui Apel Siaga dan penandatanganan komitmen bersama di halaman Kantor Bupati Beltim, Rabu 17 Juni 2026.
Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan apel bulanan KORPRI sebagai bentuk dukungan penuh pemerintah daerah terhadap program nasional yang digagas Badan Pusat Statistik.
BACA JUGA:2 Raperda Strategis Disetujui, Beltim Bidik Lonjakan Investasi dan Inovasi Daerah
Data Sensus Jadi Dasar Kebijakan Pembangunan
Bupati Belitung Timur, Kamarudin Muten, menegaskan Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda strategis untuk menentukan arah pembangunan daerah.
Ia menyebut data yang dihimpun akan memberikan gambaran nyata kondisi ekonomi masyarakat hingga tingkat desa.
Menurutnya, hasil sensus akan menjadi acuan utama dalam merumuskan kebijakan yang sesuai kebutuhan masyarakat.
“Semua wajib mendukung Sensus Ekonomi. Dari data itu kita akan tahu kondisi perekonomian kita dan menentukan langkah perbaikan,” ujar Kamarudin.
Ia juga menginstruksikan ASN, camat, hingga kepala desa untuk aktif mengawal pelaksanaan sensus dan membantu sosialisasi kepada masyarakat.
Kamarudin memastikan masyarakat tidak perlu khawatir karena petugas sensus memiliki identitas resmi dan data yang dikumpulkan digunakan untuk kepentingan pembangunan.
BACA JUGA:Maras Taun Belitung Timur Naik Kelas, Wabup Dorong Jadi Wisata Budaya Bernilai Ekonomi
126 Petugas Turun Door to Door Selama 2 Bulan
Pelaksana Harian Kepala BPS Belitung Timur, Syahroni, menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan program nasional yang hasilnya akan dimanfaatkan untuk pembangunan Indonesia.
Ia menegaskan sensus ini bukan hanya milik BPS, tetapi milik seluruh masyarakat.