Data yang dimaksud mencakup siswa, santri, serta kelompok 3B, yaitu balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
“Data tersebut meliputi data siswa, data santri, dan kelompok 3B (balita, ibu hamil, dan ibu menyusui). Integrasi ini menjadi dasar penetapan sasaran dan evaluasi dampak MBG, sehingga penyaluran program dapat dilakukan secara lebih akurat dan tepat sasaran,” tuturnya.
Validasi tersebut diharapkan membantu pemerintah memastikan penerima manfaat terdata dengan benar. Integrasi data juga menjadi dasar untuk mengevaluasi jangkauan program dan dampaknya terhadap kelompok sasaran.
Selain membenahi data, pemerintah menegaskan komitmen untuk memberantas praktik penyimpangan dalam pelaksanaan MBG. Zulhas menyoroti praktik perantara dan dugaan kerja sama antarpihak yang mengarah pada korupsi.
“Kalau dulu itu, yayasan-yayasan dibentuk, titik ditentukan, ya akhirnya kerja sama korupsi. Itu yang kita bersihkan. Dan kalau ada kesalahan yang disengaja, bukti jelas terang-benderang, bisa dibawa ke pengadilan,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pemerintah ingin menertibkan pelaksanaan program sekaligus menindak pelanggaran yang terbukti dilakukan secara sengaja. Penegakan hukum menjadi bagian dari upaya menjaga agar anggaran dan layanan MBG digunakan sesuai tujuan program.
BACA JUGA:Komitmen Pendidikan Gratis, Begini Cara Prabowo Tingkatkan Kesejahteraan Guru
BGN Siapkan Pengawasan CCTV Berbasis AI
Selain empat prioritas tersebut, Kepala BGN Sudaryono menjelaskan rencana penguatan pengawasan operasional dapur melalui kamera pengawas atau CCTV yang terhubung ke pusat.
Menurut Sudaryono, sebagian besar dapur telah memiliki CCTV. Namun, perangkat tersebut selama ini belum terkoneksi langsung dengan BGN dan hanya digunakan untuk pemantauan internal masing-masing dapur.
Karena itu, BGN sedang menjalankan proyek percontohan untuk menghubungkan CCTV dapur ke pusat dan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
“Jadi semua dapur itu sudah punya CCTV, hanya CCTV-nya belum terkoneksi, hanya dikonsumsi oleh internal dari dapur itu. Sehingga kami sedang piloting, ada sekitar 70-an dapur yang kita piloting, untuk CCTV-nya kita tarik ke pusat, kita kasih artificial intelligence, sehingga kita bisa memonitor SOP. Apakah SOP pengolahan, SOP persiapan, SOP cuci ompreng, dan sebagainya,” kata Sudaryono.
Melalui uji coba tersebut, BGN ingin memantau penerapan prosedur operasional standar (SOP), mulai dari persiapan bahan, pengolahan makanan, hingga pencucian ompreng atau wadah makanan.
Pengawasan berbasis teknologi itu diharapkan membantu meningkatkan pemantauan terhadap aktivitas dapur. Namun, pelaksanaannya tetap perlu berjalan seiring dengan evaluasi lapangan dan pengawasan oleh petugas yang berwenang.
Pemerintah juga akan memperkuat peran Satuan Tugas (Satgas) MBG di daerah. Satgas bertugas melakukan pemantauan dan pengawasan sesuai peran serta fungsi yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.