Aspirasi Nelayan Minta Laut Babel Bebas Tambang Menguat, Ini Respons Wakil Ketua DPRD

Sabtu 21-11-2026,20:37 WIB
Reporter : Yudiansyah
Editor : Yudiansyah

PANGKALPINANG, BELITONGEKSPRES.CO.ID – Aspirasi agar perairan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) bebas dari aktivitas pertambangan laut semakin menguat.

Berbagai masukan masyarakat, termasuk nelayan dan usulan sejumlah kepala daerah, mendorong perubahan kawasan yang semula diperuntukkan bagi pertambangan menjadi zona perikanan tangkap dalam revisi aturan zonasi laut.

Menguatnya aspirasi tersebut menjadi salah satu perhatian DPRD Babel dalam pembahasan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).

Wakil Ketua DPRD Babel Eddy Iskandar mengatakan, pembahasan revisi aturan tersebut belum dapat dituntaskan sesuai target awal pada November 2026. DPRD masih menghimpun aspirasi masyarakat dan menerima usulan resmi dari sejumlah kepala daerah.

BACA JUGA:HUT ke-26 Babel Jadi Momentum, AMPEBE Desak Tambang Ilegal Pesisir Beltim Ditertibkan

Eddy menyampaikan hal itu usai memimpin rapat paripurna peringatan HUT ke-26 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Gedung DPRD Babel, Air Itam, Pangkalpinang, Sabtu (21/11/2026).

Salah satu fenomena yang mengemuka dalam pembahasan revisi RZWP3K adalah semakin banyaknya pihak yang menginginkan kawasan pertambangan laut dikembalikan menjadi zona tangkap nelayan.

Aspirasi tersebut tidak hanya datang dari masyarakat. Sejumlah pemerintah daerah juga menyampaikan usulan, di antaranya Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Selatan, dan Kabupaten Bangka.

DPRD Soroti Manfaat Eksploitasi bagi Masyarakat

Eddy menilai, pemanfaatan sumber daya alam, termasuk pertambangan laut, semestinya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah operasional.

BACA JUGA:98 Blok IPR Timah Babel Disiapkan, Pengamat Ingatkan Risiko Tambang di Lahan Sisa

Menurut dia, kegiatan eksploitasi sumber daya alam dan kepentingan masyarakat seharusnya dapat berjalan beriringan apabila dampak ekonominya benar-benar dirasakan warga setempat.

“Jika eksploitasi sumber daya alam, baik laut, tambang, maupun sektor lainnya, mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di sekitar wilayah kerja perusahaan, saya pikir semuanya bisa berjalan beriringan,” kata Eddy, dikutip dari Babel Pos.

Sebaliknya, ketika masyarakat tidak merasakan manfaat dari aktivitas di wilayahnya, penolakan berpotensi muncul. Kondisi tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan pemanfaatan ruang laut di Babel.

“Ketika masyarakat di sekitar wilayah operasional tidak merasakan dampaknya, tentu akan muncul penolakan. Karena itu, kami ingin pemanfaatan sumber daya alam di Babel ini benar-benar mampu memberikan manfaat besar, terutama bagi masyarakat lokal,” ujarnya.

BACA JUGA:Tambang Laut Mengancam Beltim, Nelayan Gantung Minta Zero Tambang Dipertahankan

Kategori :