DPRD Babel pun masih membuka ruang bagi masukan masyarakat sebelum pembahasan revisi aturan zonasi tersebut diselesaikan.
Eddy berharap seluruh tahapan pembahasan dapat segera dituntaskan sehingga revisi RZWP3K bisa dibahas dan disahkan pada Desember 2026.
Nelayan Belitung Timur Konsisten Menolak Tambang Laut
Menguatnya aspirasi agar laut Babel bebas dari pertambangan juga terlihat di Kabupaten Belitung Timur (Beltim). Sejumlah kelompok nelayan setempat meminta kawasan tangkap dan wilayah pesisir tetap terlindungi dari aktivitas pertambangan laut.
Perkumpulan Nelayan Gantong menyampaikan penolakan tersebut dalam diskusi yang berlangsung di Caffe Bellville, Kecamatan Gantung, Jumat (20/11/2026).
BACA JUGA:Sidak Tambang Timah di Pesisir Beltim Tak Beri Efek Jera, AMPB Desak Kapolres Tindak Tegas
Tatang, salah seorang nelayan sekaligus pegiat lingkungan, mengkhawatirkan aktivitas pertambangan laut dapat meningkatkan kekeruhan air dan sedimentasi. Kondisi itu dinilai berpotensi mengganggu habitat serta memengaruhi populasi ikan dan hasil tangkapan nelayan.
“Kalau habitatnya rusak dan kualitas perairan menurun, tentu akan berdampak terhadap populasi ikan. Kami khawatir hasil tangkapan nelayan tidak lagi sebanyak sebelumnya,” kata Tatang.
Ia menilai penerapan rekayasa teknis dalam kegiatan pertambangan laut mungkin dapat mengurangi dampak lingkungan. Namun, upaya tersebut tidak serta-merta menghilangkan seluruh risiko.
Ketua Perkumpulan Nelayan Gantong, Oleng, juga meminta prinsip Zero Tambang Laut di Belitung Timur tetap dipertahankan dalam revisi RZWP3K.
BACA JUGA:HNSI Beltim dan Nelayan Tolak Zona Tambang serta Kapal Isap, Khawatir Ekosistem Rusak
Menurut dia, mayoritas anggota perkumpulan merupakan nelayan bagan yang menggantungkan penghidupan pada wilayah perairan dekat pantai. Karena itu, aktivitas pertambangan laut dikhawatirkan menambah tekanan terhadap ruang tangkap mereka.
Oleng berpandangan, kegiatan pertambangan sebaiknya diarahkan ke wilayah darat daripada memperluas aktivitas ke perairan.
Ia juga mengingatkan potensi konflik sosial apabila pertambangan laut kembali mendapat ruang melalui kebijakan, termasuk dalam pembahasan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Penolakan serupa sebelumnya disampaikan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Belitung Timur bersama nelayan pesisir dan nelayan pulau.
BACA JUGA:Laut Olivier Beltim Terancam Jadi Zona Tambang? HNSI Soroti Pasal RZWP3K
Ketua HNSI Beltim Muhammad Noor Masese pada Jumat (23/10/2026) menyatakan sikap penolakan terhadap zona pertambangan dan penggunaan kapal isap di perairan daerah tersebut.