Politisi Golkar Desak Pemkab Belitung Kurangi Belanja, Prioritaskan Masyarakat

TANJUNGPANDAN - Instruksi Presiden Joko Widodo dan arahan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang meminta pemerintah daerah menghapus anggaran-anggaran tidak penting untuk dialihkan ke penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi sekarang ini, menarik perhatian Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belitung, Budy Prastiyo.

Politisi Partai Golkar ini menyoroti trend penurunan Pendapat Asli Daerah (PAD) Kabupaten Belitung dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, yang tentu saja berimbas pada refocusing anggaran APBD.

Menurutnya penerapan APBD Belitung dilakukan dengan cukup baik sesuai target yang ditentukan di masa pandemi Covid-19. Namun terjadinya trend penurunan PAD selama 4 tahun terakhir tidak berbanding lurus dengan kebijakan refocusing anggaran. Apalagi sampai menghapus anggaran yang telah terprogram.

"Sejauh ini pelaksanaan APBD 2020 Belitung sudah cukup baik dan target realisasi Pendapat Asli Daerah (PAD) tetap terpenuhi, hanya saja terjadi trend penurunan selama 4 tahun terakhir," ungkapnya kepada wartawan, Kamis, 8 Juli 2021.

Budy berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belitung mempertimbangkan lagi pos belanja apa saja yang sulit direalisasikan di masa pandemi. Kemudian dapat mengurangi pos belanja itu dan direlokasikan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan, serta sosial masyarakat Belitung seperti intrsuksi Presiden.

"Pandangan kami terhadap pos-pos belanja yang sulit direalisasikan di tengah pandemi Covid-19 seperti ini, agar dapat dikurangi dan direlokasi untuk belanja lain yang bermanfaat bagi masyarakat banyak. Dan ini bisa mulai nanti saat anggaran perubahan 2021," tuturnya.

Di sisi lain, Pemkab melalui Bappeda, disarankan Budy untuk melakukan kajian potensi riil PAD di Kabupaten Belitung. Agar pemerintah dapat menjadikan kajian itu sebagai acuan penentuan target pendapatan setiap tahunnya.

"Kami masih melihat pemerintah daerah belum berani menetapkan target pajak yang tinggi untuk objek-objek yang potensial, seperti pajak sarang burung walet, ataupun PBB-P2. Padahal potensinya sangat besar," kritiknya.

Selain membidik tren penurunan PAD dan refocusing anggaran, Budy Prastiyo yang telah lama bernaung di Partai Golkar ini menyinggung pula soal pengelolaan aset milik daerah yang akan dikerjasamakan Pemkab Belitung dengan pihak ketiga.

Ia berharap baik itu eksekutif maupun pihak ketiga menyertakan proposal bisnis dan kajian akademis untuk melihat sejauh mana potensi keuntungan kerjasama pengelolaan aset tersebut kepada DPRD.

"Kita ingin aset yang dikelola nantinya dari pihak ketiga agar dapat menyertakan proposal bisnis dan kajian akademis untuk melihat potensi keuntungan jika dikelola pihak lain. Hal ini untuk menghindari polemik dan perdebatan kemudian hari di kalangan masyarakat," tukasnya.

Mengenai pembahasan pengelolaan aset daerah oleh pihak ketiga ini, Buddy Prastiyo meminta pemerintah daerah melibatkan DPRD Kabupaten Belitung. "Kami sebagai wakil rakyat harus tahu dari hulu ke hilir soal pemanfaatan dan pengelolaan aset daerah," tegas Budy.

Sebelumnya, sesuai dengan arahan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Pemda diminta untuk menghapus anggaran-anggaran belanja daerah yang tidak penting dan mengalihkannya ke penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Tindakan itu sebagai lanjutan atas instruksi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang ingin adanya penajaman dari sisi prioritas anggaran di masa pandemi Covid-19.

"Untuk menambah anggaran, maka dibutuhkan refocusing yang kedua dalam rangka kita untuk bisa membiayai kebutuhan di bidang kesehatan yang meningkat sangat tinggi, bantuan sosial, dan dukungan lain kepada masyarakat," ucap Sri Mulyani dalam konferensi pers pasca-Sidang Kabinet Paripurna, Senin (5/7). (rel)

Sumber: