Penduduk Miskin RI 2022 Naik Menjadi 26,36 Juta, Provinsi Ini Tertinggi

Penduduk Miskin RI 2022 Naik Menjadi 26,36 Juta, Provinsi Ini Tertinggi

ILUSTRASI: Penduduk miskin yang tinggal di lingkungan kumuh--Jawapos.com

Adapun provinsi yang mengalami kenaikan kemiskinan, meliputi Kalimantan 1,00 persen, Sulawesi 2,03 persen, Maluku dan Papua 1,54 persen, dan Bali dan Nusa Tenggara 2,11 persen.

BACA JUGA:Jumlah Pelaku UMKM Belitung 2022 Meningkat Jadi 21.105

BACA JUGA:Daftar Gubernur Terkaya di Sumatera, Pj Gubernur Babel Nomor 5, Segini Total Hartanya

Untuk diketahui angka kemiskinan dirilis tiap semesteran atau dua kali dalam setahun. Adapun survei akan dilakukan setiap Maret dan September di tiap tahunnya.

Terkait itu, Margo membeberkan bahwa angka kemiskinan per September 2022 ini dipicu oleh fenomena sosial-ekonomi, meliputi perekonomian triwulan III/2022 yang tercatat tumbuh sebesar 5,72 persen (YoY) atau lebih tinggi daripada triwulan I/2022 sebesar 5,01 persen.

Kemudian, tingkat pengangguran terbuka (TPT) turun pada Agustus 2022 sebesar 5,86 persen atau turun jika dibandingkan TPT Agustus 2021 yang sebesar 6,49 persen.

Meningkatkanya porsi pekerja penuh dan masih terdapat penduduk usia kerja yang terdampak pandemi pada Agustus 2022 yaitu sebanyak 4,15 juta orang.

BACA JUGA:Pj Gubernur Babel Siapkan Hilirisasi Timah, Ridwan Djamaluddin: Sudah Ada Investor

BACA JUGA:Yuk Daftar PKH Balita dan Ibu Hamil 2023, Dapatkan Bansos Rp 3 Juta

Selain itu, pada triwulan III/2022 juga terjadi pertumbuhan ekonomi yang melambat salah satunya terlihat dari konsumsi rumah tangga yang turun 0,12 persen dibandingkan dengan Triwulan II/2022.

“Sepanjang September 2022 trjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor padat karya seperti industri tekstil, alas kaki serta perusahaan teknologi. Penyesuaian harga BBM yang kemudian meningkatkan biaya produksi pertanian,” terangnya.

Sementara itu, ia menyebut angka kemiskinan per September 2022 mampu ditekan lonjakannya karena Pemerintah menyediakan bantalan untuk melindungi daya beli dengan menggelontorkan bantuan sosial (Bansos) sebesar Rp 24,17 triliun.

Hal tersebut dilakukan lantaran harga komoditas pangan dan non pangan yang dikonsumsi penduduk miskin semakin mahal. Mulai dari beras, tepung terigu, gula pasir, telur ayam ras, dan cabai merah hingga pertalite, solar, pertamax, kontrak rumah dan LPG 3 Kg.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: