BELITONGEKSPRES.CO.ID, MANGGAR - Pemerintah daerah (Pemda) bersama DPRD Kabupaten Belitung Timur (Beltim) menyepakati Rancangan KUA-PPAS APBD tahun anggaran 2023. Kesepakatan ditandatangani kedua belah pihak dalam rapat paripurna di DPRD Beltim, Selasa (9/8) kemarin.
Ditemui usai paripurna, Bupati Beltim Burhanudin menyatakan persetujuan dan kesepakatan KUA-PPAS telah melalui pembahasan secara maraton antara OPD teknis dengan Komisi terkait di DPRD. Melalui kesepakatan, Bupati Burhanudin berharap ada perubahan dalam arah pembangunan tahun 2023.
"Tetap kita mengarahkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan menciptakan keluarga usaha kecil agar kita bangkit dari keterpurukan pasca pandemi Covid," ujar Bupati Burhanudin.
BACA JUGA:Jafri Minta RSUD dan BPJS Tetap Serius, Perhatikan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Bupati Burhanudin memastikan fokus OPD teknis setelah disepakati melalui KUA-PPAS adalah RKA Pemda yang telah tersusun agar terlaksana sesuai koridor ketentuan yang berlaku.
Ia menambahkan, pandemi Covid tidak lagi menjadi fokus anggaran karena pemerintah pusat pun tidak menyiapkan anggaran penanganan.
"(Anggaran Covid-19) tidak ada, di Kemenkeu tidak ada lagi anggaran khusus Covid. Kita fokus untuk penyelenggaran dan penguatan ekonomi daerah tersebut," kata Bupati Burhanudin.
Sementara itu, Ketua DPRD Beltim Fezzi Uktolseja menyatakan persetujuan KUA-PPAS tahun anggaran 2023 telah melalui pembahasan yang cukup alot hingga muncul anggaran sebesar Rp. 900 miliar lebih.
Beberapa hal yang dikritisi DPRD selama pembahasan KUA-PPAS adalah persiapan KONI untuk mengikuti Porprov 2023, iuran BPJS hingga ketersediaan akses dan jaringan internet di sekolah-sekolah pelosok.
"Masalah KONI, jadi kawan-kawan dewan terutama Komisi terkait mendorong agar bagaimana caranya anggaran yang disediakan Pemda ada tanggungjawab kegiatan Porprov 2023 tetap berjalan," jelas Fezzi.
Soal iuran BPJS yang diperkirakan kurang dari nilai kebutuhan satu tahun anggaran, DPRD Beltim tetap berharap dapat ditambahkan dalam anggaran perubahan.
Sebab, diluar dari kemampuan masyarakat yang membayar secara mandiri maupun tunggakan iuran, DPRD tetap berharap setiap masyarakat bisa dicover oleh Pemerintah daerah.
BACA JUGA:Ferdy Sambo Tersangka, Terancam Hukuman Mati, Motif Pembunuhan Brigadir J, Ini Kata Kapolri
"Pembangunan tetap berjalan, ada jalan, sekolah dan fasilitas kesehatan juga ada maupun kesejahteraan sosial dan PAUD. Termasuk tenaga kerja honor, kami minta agar di 2023 tetap dianggarkan untuk membayar tenaga kerja honor minimal sampai November 2023. Jangan sampai kawan-kawan honor ini tidak diperhatikan sebab bagaimana pun menyangkut hajat hidup orang banyak," tutup Fezzi.