PANGKALPINANG, BELITONGEKSPRES.CO.ID – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) memangkas 50 persen anggaran perjalanan dinas bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Penjabat Sekda Babel Fery Afriyanto mengatakan, pemangkasan anggaran perjalanan dinas OPD tersebut sebagai langkah efisiensi untuk menutup defisit anggaran pada caturwulan pertama 2025.
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) itu menjelaskan, bahwa langkah pemangkasan tersebut merupakan bagian dari upaya penyesuaian fiskal menyusul terjadinya penurunan pendapatan daerah.
"Kita fokus pada efisiensi anggaran tahap dua. Salah satunya adalah memangkas belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen dari total anggaran yang sebelumnya disiapkan sebesar Rp70 miliar," kata Fery Afriyanto, dilansir dari Antara, Senin (5/5/2025).
BACA JUGA:Cegah Korupsi, Pemkab Beltim Wajibkan Transaksi Nontunai Dana Desa
Dengan pemangkasan ini, rata-rata setiap OPD hanya akan menerima sekitar Rp1,1 miliar untuk belanja perjalanan dinas selama tahun anggaran berjalan. Namun, Fery menegaskan bahwa jumlah tersebut masih bisa disesuaikan berdasarkan skala prioritas masing-masing perangkat daerah.
APBD Mengalami Pergeseran
Fery mengungkapkan bahwa postur APBD Pemprov Babel tahun 2025 telah mengalami pergeseran cukup signifikan. Hingga April 2025 atau akhir caturwulan I, total APBD tercatat Rp2,370 triliun—turun Rp20,8 miliar dari sebelumnya sebesar Rp2,391 triliun.
Salah satu penyebab defisit tersebut adalah pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat. Dana yang semula berjumlah Rp163 miliar, kini hanya Rp114 miliar, atau berkurang sekitar Rp49 miliar.
“Situasi ini menuntut kita untuk lebih selektif dalam belanja. Ada kegiatan yang harus dikurangi atau ditunda, supaya pendapatan dan pengeluaran daerah tetap seimbang,” ujarnya.
BACA JUGA:Data BPS: Jumlah Penumpang Bandara di Babel Melonjak Tajam
Fokus pada Sektor Prioritas
Meski melakukan efisiensi, Pemprov Babel menegaskan bahwa anggaran tetap akan dialokasikan untuk sektor-sektor strategis dan sesuai arahan nasional. Beberapa di antaranya meliputi bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
"Fokus kita tetap pada belanja prioritas. Tidak semua kegiatan dihentikan, tetapi kita lakukan penyesuaian agar roda pemerintahan tetap berjalan dengan efektif," jelas Fery.
Langkah pemangkasan ini juga dinilai sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah untuk menjalankan tata kelola keuangan yang lebih sehat, transparan, dan adaptif terhadap kondisi fiskal yang dinamis.***