DPRD Babel Tegas Menolak Penghapusan Honorer 2023, Siap Perjuangkan

"Kami dengan berat hati harus melepas 4.000 tenaga non-organik di lingkungan pemerintah provinsi ini," kata Penjabat Gubernur Babel Ridwan Djamaluddin, seperti dilansir Antara Rabu (27/7).

Dijelaskan Ridwan, pemberhentian kontrak kerja tenaga honorer ini berdasarkan kebijakan dan Surat Edaran KemenPAN-RB tentang Penghapusan Tenaga Honorer pada 2023.

"Sebagian tenaga honorer ini masih dapat bisa kami fasilitasi, namun sebagian lagi belum sehingga dapat menimbulkan peningkatan pengangguran di daerah ini," ujar Penjabat Gubernur Babel.

BACA JUGA:53 Pejabat Pemkab Beltim Dilantik, Bupati Berharap Mampu Ciptakan Inovasi Baru

Lantas bagaimana mengatasi peningkatan pengangguran dampak pemberhentian tenaga honorer tersebut? Saat ini Pemprov Babel terus berupaya meningkatkan ketersediaan lapangan kerja. Misalnya dengan mendorong peningkatan hilirisasi timah.

"Paling tidak dalam waktu dekat ini, kita butuh lapangan kerja baru bagi orang orang ini. Jumlah 4.000 itu hanya dari pemerintah provinsi saja, belum lagi dari pemda, termasuk juga bagi tenaga-tenaga dalam tanda petik pengangguran terselubung," ujar dia.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Babel Naziarto, meminta pemerintah kabupaten/kota tidak lagi merekrut tenaga honorer. Hal ini guna meminimalisasi dampak dari kebijakan penghapusan tenaga honorer tahun depan.

"Ini harus menjadi perhatian kita semua, mengingat tenaga honorer di lingkungan pemerintah daerah ini sudah mencapai ribuan orang," kata Naziarto. (jua/ant)

Sumber: