PLTT Pemicu Utama Hilirisasi Timah, Nasib Babel Jika Ekspor Timah Distop?

Jika Ekspor Timah Distop?

Nampaknya Presiden Jokowi serius ingin menghentikan ekspor timah mulai tahun depan. Tetapi masih dikaji, apakah yang dilarang ekspor itu seluruh produk timah mulai balok timah (ingot), timah solder, chemical, dan atau plate. Jika Presiden Jokowi hanya melarang ekspor balok timah, maka ramai-ramai pengusaha smelter timah di Babel akan memproduksi produk timah yang lain.

Apabila yang dilarang adalah semua produk yang berasal dari timah, maka kebijakan itu akan berdampak serius bagi ekonomi Babel, kecuali ada langkah-langkah strategis untuk membantu para penambang agar tetap berjualan pasir timah dan para produsen timah tetap dapat berjualan produk timah tetapi yang beli negara atau konsorsium yang dibentuk bersama PT Timah Tbk yang bertugas membeli semua produk timah untuk dijadikan  stok timah nasional. Kemampuan finansial untuk membuat kebijakan seperti ini memerlukan sedikitnya Rp 200 triliun untuk jangka waktu penyediaan stok timah nasional (warehouse) selama 10 (sepuluh tahun).

BACA JUGA:Kondisi Timah Rakyat Babel Makin Berat, Ada Larangan Ekspor dengan Dalih Hilirisasi

Artinya transaksi jual beli di dalam negeri tetap berlangsung tetapi tidak untuk ekspor sambil memberikan kesempatan ke berbagai produsen yang membutuhkan timah untuk membuka pabriknya di wilayah Babel (bukan daerah lain seperti yang dilakukan oleh PT Timah Tbk sekarang). Kebijakan ini akan memicu pertumbuhan ekonomi Babel serta memperkuat fiskal di Babel yang selama ini sangat rendah. Sehingga daya beli masyarakat Babel juga terkoreksi meningkat tajam.

Dalam sebuah diskusi belum lama ini, ada seorang pemodal bersedia bekerjasama dengan PT Timah Tbk untuk ikut berpartisipasi dalam penyediaan stok timah nasional dalam jangka waktu sepuluh tahun tersebut di atas. Pemodal itu berani, karena ia berkeyakinan bahwa material timah hingga saat ini belum ada material lain yang bisa menggantikan.

Ia juga yakin, begitu ekspor timah dari Babel berhenti, maka seluruh produsen di luar Tiongkok akan berteriak minta tolong kepada Presiden Jokowi. Biasanya Presiden Jokowi bersedia melonggarkannya sedikit dengan beberapa persyaratan yang menguntungkan Indonesia dan penulis berharap juga menguntungkan Babel.

Artinya, jika kebijakan stop ekspor timah Babel, maka ada waktu 10 tahun untuk Babel berbenah. Mulai dari menyiapkan kawasan industri yang mumpuni di wilayah Babel, juga dukungan untuk mempercepat hadirnya PLTT di Babel.

Ditambah lagi kebijakan fiskal yang harus mendukung Babel. Semuanya harus berjalan secara simultan dan paralel. Tenggat waktu 10 tahun itu harus dikejar dengan bantuan Pemerintah Pusat tentunya. Kalau tidak, ya resikonya Babel ketinggalan kereta.

Dengan demikian, masyarakat Babel tidak perlu khawatir dengan adanya rencana stop ekspor timah yang digagas oleh Presiden Jokowi. Kebijakan itu akan membawa berkah bagi Babel apabila dirancang sedemikian rupa sehingga Babel ikut serta di dalamnya.

Kebijakan ini akan menjadi bencana bagi Babel, apabila kenakalan mafia timah mampu mempengaruhi kebijakan Presiden Jokowi, seperti dugaan masyarakat Babel selama ini. Mereka berperan bagai musang berbulu ayam dalam percaturan ini. Jika mafia timah berhasil memanfaat peluang ini, memang Babel akan bangkrut dalam waktu dekat.

Setahun saja stop ekspor timah dengan pola mafia timah, maka ekonomi Babel langsung terjerembab. Makanya kebijakan larangan ekspor timah bisa membawa berkah bagi Babel, tetapi juga bisa membawa bencana yang mematikan. Bravo Babel.

*) Safari Ans, Wartawan Senior dan Salah Satu Tokoh Pejuang Pembentukan Provinsi Babel

Sumber: