Pemanggilan 5 Wartawan oleh Polres Belitung Terkait UU ITE Dikecam PWI Babel, Ancam Kemerdekaan Pers

Ketua PWI Babel, M Fathurrakhman -Istimewa-
Boy menyampaikan bahwa awalnya Polres Belitung memanggil tiga orang wartawan yang juga merupakan anggota PWI Babel, yaitu Bastiar Riyanto, Rudi Syahwani dan Lendra Agus Setiawan.
Menanggapi pemanggilan pemeriksaan tersebut, PWI Babel sudah mengirimkan surat kepada Kapolres Belitung pada 31 Januari 2025 untuk meminta klarifikasi dan penjelasan.
BACA JUGA:Pemprov Babel Tingkatkan 4 Sektor untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi 2025
"Dalam surat Nomor 609/PWI-BABEL/I/2025, kami menjelaskan prosedur yang seharusnya diterapkan apabila ada laporan terkait karya jurnalistik. Kami juga melampirkan UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers, MoU dan PKS antara Dewan Pers dan Polri, serta aturan lainnya, dengan total sekitar 50 halaman," kata Boy.
Namun, hingga kini surat yang dilayangkan PWI Babel tersebut belum mendapatkan respon. "Hari ini, kami justru mendapat laporan bahwa dua anggota kami lainnya juga dipanggil Polres Belitung terkait berita berbeda, dengan penerapan UU ITE," ungkapnya.
Pemanggilan Wartawan Terkait UU ITE
Polres Belitung sebelumnya telah mengirimkan surat panggilan permintaan keterangan kepada Lendra Agus Setiawan pada Oktober 2024. Kemudian, surat serupa dilayangkan kepada Bastiar Riyanto dan Rudi Syahwani pada akhir Januari 2025.
Tiga orang wartawan Head-Linenews.com dipanggil oleh Polres Belitung setelah menerbitkan berita yang berjudul "Viral, Video Penggerebekan Bukan Pasutri oleh Masyarakat".
BACA JUGA:Dituduh Lakukan Penipuan, Hendra Pramono Siap Laporkan Balik Arif Masman ke Polres Belitung
Selanjutnya, Polres Belitung juga mengirimkan surat kepada Pemimpin Redaksi (Pempred) Belitong Ekspres, Yudiansyah, agar menunjuk wartawannya untuk dimintai klarifikasi, wawancara, atau interogasi sebagai saksi dalam dugaan tindak pidana berdasarkan UU ITE.
Surat permintaan keterangan tersebut, bertanggal 17 Februari 2025 dan ditandatangani oleh Kasatreskrim Polres Belitung, AKP Fattah Meilana, terkait laporan pengaduan dari Hendra Pramono alias Een pada 27 Januari 2025.
Laporan pengaduan Hendra Pramono merujuk pada berita yang dimuat di Belitong Ekspres dengan tautan https://belitongekspres.bacakoran.co/read/9263/penyidik-periksa-pengurus-partai-hanura-belitung-terkait-laporan-arif-masman.
Dalam surat itu, Polisi meminta agar Pempred Belitong menunjuk satu wartawan untuk dilakukan klarifikasi pada Rabu, 19 Februari 2025, pukul 10.00 WIB di Kantor Unit Idik 2 Tipidter Sat Reskrim Polres Belitung.
BACA JUGA:Ketua DPC Hanura Belitung Dilaporkan Terkait Dugaan Penipuan, Pelapor Klaim Rugi Rp300 Juta
Berita Sudah Sesuai Kode Etik Jurnalistik
Sebelumnya Belitong Ekspres sudah memuat beberapa berita antara lain, berjudul "Penyidik Periksa Pengurus Partai Hanura Belitung? Terkait Laporan Arif Masman", "Dugaan Penipuan Terkait Pencalonan Bupati Belitung, Hendra Pramono Dilaporkan ke Polisi", "Hendra Pramono Akan Laporkan Balik Arif ke Polres Belitung, Tuduhan Penipuan Cemarkan Nama Baik".
Kemudian Belitong Ekspres juga memuat "Dituduh Lakukan Penipuan, Hendra Pramono Siap Laporkan Balik Arif Masman ke Polisi" dan "Polres Belitung Keluarkan SP3, Hendra Pramono Tidak Terbukti Lakukan Penipuan, Arif Minta Maaf".
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: