Daftar 7 BUMN yang Dibubarkan Pemerintah dan Nasib Karyawannya

“Pajak dan pegawai adalah prioritas utama dalam klaim atas aset,” kata Teguh.

Proses pembubaran akan diawasi oleh kurator yang bertugas menjual aset perusahaan, dan hasil penjualan akan digunakan untuk memenuhi kewajiban, termasuk kepada para pekerja.

Contohnya pada kasus PT Merpati Nusantara Airlines, penjualan aset digunakan untuk membayar kewajiban dana pensiun karyawan.

Meskipun perusahaan sudah tidak beroperasi, para pekerja tetap diakui haknya sesuai hukum yang berlaku. Pemerintah berkomitmen bahwa proses ini akan dilakukan secara transparan dan berkeadilan.

Indikator BUMN yang Rawan Dibubarkan

Wakil Menteri BUMN menambahkan bahwa ada tiga indikator utama yang menjadi dasar evaluasi apakah sebuah BUMN layak dilanjutkan atau dibubarkan:

• Kesehatan keuangan perusahaan
• Kontribusi terhadap perekonomian nasional
• Keberlanjutan model bisnis dalam jangka panjang

BACA JUGA:Manajemen Risiko Efektif, Kualitas Kredit BRI Membaik dengan Pencadangan Kuat & Penurunan NPL

Jika sebuah BUMN gagal memenuhi ketiga indikator tersebut, maka perusahaan tersebut masuk dalam daftar pemantauan. Namun tidak semua langsung dibubarkan—beberapa masih diberi kesempatan untuk bertransformasi jika ada potensi bangkit.

Reformasi untuk Masa Depan yang Lebih Sehat

Pembubaran tujuh BUMN ini bukan hanya keputusan ekonomi, tetapi juga refleksi dari keberanian pemerintah dalam merombak ekosistem perusahaan negara.

Reformasi ini dimaksudkan agar BUMN yang ada saat ini dapat beroperasi secara sehat, efisien, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Meski keputusan ini menimbulkan keresahan di kalangan karyawan, pemerintah menegaskan bahwa pembenahan ini penting untuk mencegah kerugian jangka panjang.

Transformasi BUMN tak lagi hanya soal profit, tapi juga menyangkut akuntabilitas, efisiensi, dan keberlanjutan.

BACA JUGA:Risiko Dapat Uang Scan Retina di World App: Ancaman Privasi Digital Menurut Pakar UI

Kesimpulan

Bagi para karyawan yang terdampak, masa depan mungkin terlihat suram. Tapi kejelasan status, kepastian hak, dan komitmen pemerintah menjadi harapan bahwa mereka tidak akan ditinggalkan begitu saja.

Langkah pembubaran ini memang bagian dari strategi, namun semestinya juga menjadi momentum untuk memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja.

Karena di balik angka dan laporan keuangan, ada wajah-wajah yang berharap—agar setiap perubahan tak hanya menguntungkan negara, tapi juga memberi kepastian bagi mereka yang telah berjasa.***

Sumber: