Diinisiasi PKB, Ijtima Ulama Jakarta Hasilkan 9 Poin Rekomendasi

Diinisiasi PKB, Ijtima Ulama Jakarta Hasilkan 9 Poin Rekomendasi

Ijtima Ulama Jakarta yang diinisiasi Partai PKB menghasilkan 9 poin rekomendasi dalam forum yang digelar di salah satu hotel di Jakarta, Kamis, (2/2/2023)--JawaPos.com

JAKARTA, BELITONGEKSPRES.CO.ID - Ijtima Ulama Jakarta yang diinisiasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menghasilkan sembilan poin rekomendasi.

Sembilan poin rekomendasi tersebut dihasilkan dalam forum Ijtima Ulama yang digelar di salah satu hotel di Jakarta pada Kamis, (2/2/2023).

Dilansir dari JawaPos.com, Juru Bicara Ijtima Ulama Jakarta K.H. Makmun Soleh sembilan poin  rekomendasi yang dihasilkan dalam forum tersebut.

Antara lain, menjadikan Ijtima Ulama Jakarta sebagai forum komunikasi para ulama, kiai, habaib, maupun Bu Nyai untuk menjalankan politik kebangsaan, kerakyatan, dan etika berpolitik sebagai gagasan utama dalam merawat masa depan Jakarta.

BACA JUGA:Terpilih Jadi Ketua PHRI Babel, Bambang Patijaya Optimis Wujudkan Pariwisata Sektor Unggulan

BACA JUGA:Relawan 'KIB' akan Deklarasikan Anies Baswedan Sebagai Capres 2024

Kemudian, para ulama juga meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah secara efektif, efisien, akuntabel, dan transparan.

Hal itu guna mewujudkan Jakarta yang bebas banjir, macet dan polusi. Jakarta yang sehat, bersih, aman, dan nyaman serta Jakarta yang religius, manusiawi, toleran, dan berkeadaban.

Selain itu, Jakarta yang cerdas, maju, makmur, adil, dan sejahtera seluruh warganya.

“Jakarta yang mempunyai good governance dengan mengikutsertakan peran masyarakat dalam pemerintahan untuk mewujudkan kultur yang madani,” ujar Makmun.

BACA JUGA:Surya Paloh Alumni Partai Golkar, Bergabung Sejak Umur 16 Tahun

BACA JUGA:Sri Mulyani: Pendapatan Negara Tembus Target, Stabilitas Sistem Keuangan Terus Membaik

Pihaknya juga meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan pemilu di DKI Jakarta yang jujur dan adil, independensi lembaga penyelenggara pemilu, dan mencegah terjadinya politik uang serta politisasi agama.

Poin lainnya adalah meminta pemerintah untuk menindak tegas restoran atau kafe di Jakarta yang menjual produk-produk makanan minuman yang diragukan kehalalannya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: