Dirjen Imigrasi: Syarat Rekomendasi Kemenag untuk Mengurus Paspor Umrah Sudah Dicabut

JAKARTA, BELITOGEKSPRES.CO.ID -  Direktur Jenderal (Dirjen) menyampaikan Rekomendasi Kementerian Agama (Kemenag) sudah tidak menjadi syarat pengurusan paspor untuk umrah. Alias sudah dicabut.

Pencabutan  syarat  tersebut  juga  dibahas  saat  audiensi  Dirjen  Imigrasi  dengan  Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPP AMPHURI).

Hal itu disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim bahwa jangan sampai ada lagi mempersulit masyarakat yang ingin menjalankan ibadah. 

"Imigrasi selalu berkomitmen untuk melayani secara maksimal jamaah haji dan umrah, baik pada saat pembuatan paspor maupun dalam proses berangkat dan pulang dari dan ke Tanah Air,” kata Silmy belum lama ini.

Menurut Silmy, persyaratan permohonan paspor diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2022 Pasal 4. 

Adapun pencabutan rekomendasi Kementerian Agama sebagai syarat pengurusan paspor untuk umrah tercantum dalam Surat Direktur Jenderal Imigrasi perihal Pelayanan Penerbitan Paspor RI bagi Jemaah Haji dan Umrah Nomor IMI-GR.01.01-0070 Tanggal 22 Februari 2023.

BACA JUGA:Kasus Tipikor Masjid Asrama Haji Babel, Mantan Kakanwil Terima 'Honor' dan 'Cuci Tangan'

Silmy menambahkan, dicabutnya syarat rekomendasi Kemenag bukan berarti Imigrasi tidak melakukan pengawasan.

Ia menegaskan bahwa Imigrasi akan tetap melakukan pemeriksaan terhadap pemohon paspor yang diduga dapat melakukan penyalahgunaan. 

Pemeriksaan tersebut dilakukan di kantor imigrasi serta Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) melalui wawancara singkat oleh petugas

“Dari hasil evaluasi, rekomendasi Kemenag tidak menjamin bahwa paspor tidak akan disalahgunakan pada saat di luar negeri," bebernya.

Oleh karena itu, setelah kebijakan ini diterapkan, ia minta  perusahaan/asosiasi  penyelenggara  umrah  dan  haji  untuk  memastikan  jemaahnya kembali ke Tanah  Air. 

"Jika  terbukti ada penyelenggara haji dan umrah yang  melanggar ketentuan maka kami akan evaluasi lagi kebijakannya,” paparnya.

BACA JUGA:Kemenag Belitung Catat 9 Travel Umrah Aktif Jemaah

Sumber: