BKKBN RI Koordinasi Teknis Perencanaan Program Percepatan Penurunan Stunting 2024 di Belitung

BELITONGEKSPRES.CO.ID, SIJUK - Badan Kependudukan Keluarga Berencana (BKKBN) RI melaksanakan koordinasi teknis perencanaan program dan anggaran bangga kencana dan percepatan penurunan stunting.

Koordinasi teknis perencanaan program dan anggaran dalam mendukung upaya akselerasi capaian program bangga kencana dan percepatan penurunan stunting Tahun 2024, bertempat di Hotel Santika, Sijuk, Belitung, 3 hingga 6 Mei 2023.

Rapat itu dibuka langsung oleh Sekretaris Utama (Sestama) Badan Kependudukan Keluarga Berencana (BKKBN) Pusat, Tavip Agus Rayanto didampingi Bupati Belitung Sahani Saleh, Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) BKKBN Pusat, Viktor Hasiholan Siburian, Kepala Biro Perencanaan BKKBN Pusat Wahidin, Kepala BKKBN Provinsi Kepulauan Babel Fazar Supriadi, serta kepala DPPKBPMD Belitung Warsito.

Kepala Biro Perencanaan BKKBN Pusat Wahidin mengatakan, sebanyak 33 provinsi yang ada di Indonesia hadir dalam rakor, yakni perencana di BKKBN masing-masing. "Ini salah satu langkah persiapan proses perencanaan program dan anggaran Tahun 2024," kata Wahidin Kamis (4/5/2023).

Menurut Wahidin, Tahun 2024 adalah tahun terakhir dari implementasi rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) dan Renstra 2020-2024, sehingga perlu disusun suatu perencananaan program dan anggaran yang efektif, efisien.

BACA JUGA:Miliki Ganja 4 Ons, Warga Tanjungpandan Ini Didakwa Pasal Berlapis

BACA JUGA:Modal Strike Berhadiah Total Puluhan Juta Rupiah, Yuk Daftar Lomba Mancing Bebulus di Desa Pegantungan

Terutama dalam memperhatikan perubahan dan perkembangan lingkungan strategis serta mengedepankan upaya pnecapaian target atau sasaran yang ingin dicapai Tahun 2024.

"Kegiatan ini dilaksanakan secara umum untuk melakukan koordinasi teknis, tahapan awal proses perencanaan program dan anggaran di BKKBN untuk tahun 2024," sebutnya.

Sementara itu, Sestama BKKBN Pusat, Tavip Agus Rayanto menyebutkan, topik yang dibahas yakni mengenai perencanaan, maka diharapkan perencanaan BKKBN semakin berkualitas dan akuntabilitas semakin baik.

"Kalau kita bicara perencanaan itu tidak akan lepas dari undang-undang tentang sistem perencanaan nasional," sebut Tavip Agus Rayanto.

Menurut Tavip, sebagai perencana itu juga harus berpikir demokratis karena perencana itu ada kaidah-kaidah yakni misalnya menggunakan indikator yang smart dan menetapkan prioritas.

Sumber: