Muhammad Nur juga mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Beltim agar tidak bersikap pasif dan segera menertibkan seluruh izin pelabuhan yang tidak jelas status hukumnya.
“Pemda jangan tidur juga. Kalau ada izin yang sudah habis atau tidak sesuai aturan, jangan dibiarkan. Kita harus berani menegakkan aturan agar daerah tidak dirugikan,” lanjutnya.
Dorongan untuk Kelola Pelabuhan Lewat BUMD
Sebagai solusi jangka panjang, LSM juga mendorong agar Pemkab Beltim mengelola langsung pelabuhan-pelabuhan strategis melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Pembangunan Belitung Timur.
Menurutnya, langkah ini dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan memastikan bahwa potensi ekonomi pelabuhan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat dan daerah.
BACA JUGA:Dafam Resort Belitung, Hotel Favorit Wisatawan dengan Akses Langsung ke Pantai Tanjung Kelayang
“Daripada pelabuhan dikelola perusahaan yang izinnya tidak jelas, lebih baik Pemda yang ambil alih dan bermitra dengan pemegang IUP yang sah. Kalau dikelola BUMD, PAD kita pasti lebih optimal,” tandas Muhammad Nur.
DPRD Akan Dalami Perizinan dan Awasi Aktivitas Pelabuhan
Sementara itu, Komisi II DPRD Beltim yang dipimpin oleh Sardidi menegaskan akan menindaklanjuti hasil temuan lapangan tersebut dengan mengundang seluruh pihak terkait, termasuk Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Manggar dan Dinas ESDM Provinsi Babel.
“Kami akan dalami semua informasi terkait perizinan pelabuhan, termasuk milik PT Hero Progress Internasional. Kami ingin memastikan semuanya sesuai ketentuan hukum dan memberikan kontribusi yang jelas bagi daerah,” kata Sardidi.
Menurutnya, langkah pengawasan ini penting agar kegiatan pelabuhan dan aktivitas pertambangan pasir di Kabupaten Beltim tidak menimbulkan persoalan hukum atau kerugian bagi masyarakat dan pemerintah daerah.
BACA JUGA:3 Calon Sekda Beltim dengan Nilai Tertinggi Resmi Diumumkan, Ini Daftarnya
“Kami tidak ingin Pemda tersandung masalah hukum hanya karena lemahnya pengawasan di sektor ini. Semua pungutan dan pajak dari perusahaan harus jelas dan aman untuk daerah,” tegas Sardidi.
Seluruh pihak kini menunggu langkah konkret dari Pemkab Beltim dan instansi teknis untuk memberikan klarifikasi resmi terkait izin pelabuhan PT Hero Progress Internasional.
Desakan dari LSM dan DPRD menjadi sinyal kuat agar pemerintah lebih tegas dalam mengawasi pembangunan infrastruktur yang melibatkan kepentingan publik serta potensi ekonomi daerah. ***