Honorer Pemkab Belitung akan Dihapus, Padahal Kinerja Melebihi ASN, Ini Solusi Sekda

Hendra Caya menambahkan, pihaknya telah berdiskusi dan menyiapkan sejumlah solusi jika kebijakan penghapusan tenaga honorer secara resmi diterapkan.

"Mungkin dengan sistem outsourcing, tinggal bagaimana sistem outsourcing antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga jangan sampai merugikan mereka (tenaga honorer)," tandasnya. 

BACA JUGA:AP II Meriahkan Belitung Expo 2022, Salurkan Bantuan Rp 400 Juta ke UMKM

Diberitakan sebelumnya, nasib honorer Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belitung sedang di ujung tanduk. Pasalnya, tenaga kerja berstatus honorer di pemerintahan resmi dihapus mulai tahun 2023. 

Penghapusan honorer tersebut sesuai surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Tjahjo Kumolo bernomor B/185/M.SM.02.03/2022, yang diundangkan secara resmi pada 31 Mei 2022. 

Kendati demikian, pemerintah tetap memperhatikan keberadaan non ASN yang masih bekerja hingga akhir tahun nanti. 

Pemerintah memandatkan pemerintah di daerah dapat menyusun langkah strategis untuk tetap memperkerjakan para honorer ini, namun bukan berstatus honorer. 

BACA JUGA:Penjaga Warung di Tanjungpandan Tersangka Narkoba, Sabu Rp 600 Juta

Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Belitung Ita Wahyuni mengatakan, pihaknya hingga kini masih menunggu turunan surat penghapusan honorer tersebut. 

"Sebenarnye kita masih menunggu arahan dari atasan karena surat itu belum turun. Namun sesuai dengan surat tersebut bahwa pertama-tama yang akan kita lakukan sekarang adalah pemetaan tenaga Non-PNS tersebut," kata Ita Wahyuni saat dihubungi Belitong Ekspres, Selasa (7/6).

Menurut Ita, bagi yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi CPNS atau PPPK, maka mereka dapat mengikuti seleksi. Sedangkan untuk tenaga pengemudi, kebersihan dan keamanan akan dilakukan dengan out sourcing. (*)

Sumber: