Pemprov Babel Tak Serius Selesaikan Masalah Pulau Tujuh, Sebaliknya DPRD Berapi-api

"Ya, ada nota keberatan. Disitu kita tegaskan bukan untuk meminta Kemendagri meninjau ulang, tapi menekankan Pulau Tujuh bagian dari Babel," kata Ketua Komisi I DPRD Babel, Nico Plamonia Utama.

Pihaknya juga meyayangkan keluarkan Kepmen tersebut sehingga berdampak hilangnya luas wilayah Babel lebih kurang 50.000 Km². Namun tak menampik adanya kealpaan pemerintah tentang pulau di ujung utara Pulau Bangka ini.

Oleh sebabnya, lewat rapat awal ini, pihaknya berniat membangkitkan keseriusan Pemprov Babel guna mempertahankan gugusan Pulau Tujuh tetap menjadi milik Babel.

"Jadi memang tidak ada sedikit pun investasi provinsi ini (Babel) untuk pulau tersebut baik berupa fasilitas sosial, kesehatan dan bisnis, hingga dibangunlah oleh kawan-kawan dari Kepri," ungkapnya.

"Tapi, secara Undang-undang di peta lampirannya jelas disana ada kata-kata pulau kepajang yang merupakan gugusan pulau tujuh," sambungnya.

BACA JUGA:Ditreskrimsus Polda Babel Tangkap Warga Tanjungpandan, Amankan 18 Jerigen BBM Solar Subsidi

BACA JUGA:Pemerintah Siapkan Bansos Rp 24,17 Triliun untuk Kenaikan Harga BBM

Selanjutnya, pihaknya berharap ada lanjutan dsri rapat ini dengan menggelar rapat lebih besar dari Pemprov Babel dengan melibatkan unsur Forkompimda baik TNI, Polri hingga Kejaksaan serta Pemerintah Kabupaten Bangka.

"Harus duduk bersama membuat kesepakatan politik, harus sepakat, terus tentukan pola perjuangannya. Semua dilibatkan, forkopimda, eksekutif, legislatif, termasuk kawan-kawan pers. Harus sama-sama berjuang, satu arah semua," kata Nico. (jua)

Sumber: babelpos.id