RAPBD 2023, Wali Kota Pangkalpinang Fokuskan Skala Prioritas RPJMD

Pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp711,59 miliar, mulai dari target pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp166,41 miliar dengan komposisi pajak daerah sebesar Rp110 miliar, retribusi daerah sebesar Rp14,79 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah sebesar Rp6,36 Miliar, lain-lain PAD yang sah sebesar Rp35,25 Miliar.

“Kita harus berupaya maksimal untuk mencapai target pendapatan asli daerah, terutama pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber pendanaan pembangunan daerah,” tuturnya.

BACA JUGA:Kompetisi Driver Ojol di Kota Pangkalpinang Dibuka Molen, Pemenang Omset Terbanyak

BACA JUGA:Sekda Kota Pangkalpinang Narasumber 'The Power Of Emak-emak' Dialog Badan Kesbangpol

Untuk pendapatan transfer masih mendominasi terhadap penerimaan pendapatan daeran dan diestimasikan sebesar Rp540,17 miliar.

Dengan komposisi dana transfer pusat sebesar Rp477,92 miliar, dana transfer antar daerah Rp62,25 miliar, lain-lain pendapatan daerah yang sah sesuai peraturan perundang-undangan, sebesar Rp5 miliar.

Sementara, dari target penerimaan pendapatan daerah tersebut dianggarkan untuk membiayai kebutuhan belanja daerah sebesar Rp788,27 miliar.

Dari selisih antara jumlah pendapatan daerah dengan jumlah belanja daerah, didapati defisit anggaran sebesar Rp76,67 miliar.

Untuk pembiayaan daerah, terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah, bersumber dari Sisa Lebih (SiLPA) perhitungan anggaran tahun 2022 yang diestimasikan sebesar Rp40 miliar. Pengeluaran pembiayaan daerah untuk tahun 2023 sebesar Rp4,5 Miliar.

BACA JUGA:Hari Pramuka ke-61, Wali Kota Pangkalpinang Berharap Jadi Pelecut Semangat Kekompakan

BACA JUGA:Pemkot Pangkalpinang Raih 5 WTP Berturut-turut, Dapat Penghargaan dari Kemenkeu

Sehingga pembiayaan netto sebesar Rp35,5 miliar, dan sisa kurang pembiayaan tahun berkenaan Rp41,18 miliar. Total pada rancangan APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp792,77 miliar.

"Kami harap dapat bersama membahas dengan DPRD Kofa Pangkalpinang. Antara Badan Anggaran dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD,red) dan perangkat daerah hingga dapat persetujuan bersama sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan,” tandas Maulan Aklil.

Sumber: