Babel Paling Terdampak Jika Ekspor Timah Distop, Kementerian ESDM Masih Evaluasi

Babel Paling Terdampak Jika Ekspor Timah Distop, Kementerian ESDM Masih Evaluasi

Pj Gubernur Babel, Ridwan Djamaluddin-Ist-

Pastinya, lanjut dia, evaluasi ini dalam rangka mengkaji langkah langkah operasional yang akan disiapkan jika larangan ekspor logam timah ini dilakukan. "Dan apa saja yang harus dilakukan, termasuk penetrasi pasar dan lain lain," ulasnya.

Pj Gubernur Babel juga meyakini, dengan langkah antisipasi yang diambil pemerintah tak akan membuat panik daerah penghasil timah. 

"Karena kita sudah tahu apa yang  kita lakukan. Kalau sekarang kita harus bangun pabrik, ya kita usulkan bangun pabrik. Kita ada kawasan industri dan pelaku-pelaku industri yang biasa dengan dunia itu," sebutnya.

Ke depan, ia juga akan meminta Asosiasi Eksportir Timah Indonesia (AETI) menggandeng Persatuan Insinyur Indonesia (PII) serta Asosiasi Metalurgi dan perusahaan Rekind untuk bersama-sama membahas tentang hilirisasi.

BACA JUGA:Kondisi Timah Rakyat Babel Makin Berat, Ada Larangan Ekspor dengan Dalih Hilirisasi

BACA JUGA:Terbukti Bersalah Kasus Judi, 11 Bos Timah Hanya Divonis 30 Hari, Sidang 19 Menit

"Kita bahas, bangun apa kira-kira. Apa itu pabrik kawat solder? Berapa lama itu bisa terbangun dan biayanya berapa. Biar kita punya gambaran," ungkap Ridwan.

Diketahui sebelumnya, Ketua DPRD Babel H Herman Suhadi turut menegaskan harus ada solusi sebelum kebijakan pemerintah soal larangan ekspor timah diberlakukan. Seperti halnya hilirisasi.

Oleh sebab itu, dia mendorong di Babel, bisa dibangun pabrik industri hilirisasi, sehingga timah yang dihasilkan bisa langsung diolah dan memiliki nilai tambah.

"Itu kan baru wacana keinginan pemerintah pusat ya kita berharap dengan adanya seperti itu nanti ada solusi apa solusinya ya. Misalkan ada industri hilir yang dibangun di Bangka Belitung atau jika belum ada ya dikaji lagi lebih dalam," ujar Herman Suhadi.

Apabila belum ada industri hilir yang bisa mengolah logam ini, sebaiknya, menurut politisi PDI Perjuangan ini pemerintah diminta untuk mengkaji kebijakan tersebut.

BACA JUGA:IFF Belitung Tour Uji Coba Klub Sepak Bola di Jakarta

BACA JUGA:Solidaritas Suporter Belitung Doa Bersama untuk Kanjuruhan, Berkumpul Nyalakan Lilin di Bundaran Satam

"Saya pikir ya mari dikaji lebih dalam begitu, karena ini juga menjadi isu sentral di kalangan masyarakat. Kekhawatiran seandainya kalau distop ekspornya ya kekhawatiran masyarakat kehilangan mata pencaharian," ulasnya.

Dengan adanya wacana ini, ditambah penertiban dan tata kelola pertambangan di Babel membuat masyarakat menjadi resah dan khawatir.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: