Santer Kabar Putus Kontrak Massal Honorer Pemprov Babel, Ini Tanggapan Pj Gubernur

BELITONGEKSPRES.CO.ID, PANGKALPINANG - Kabar tak sedap adanya pemutusan kontrak tenaga honorer secara massal berhembus di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bangka Belitung (Babel).

Informasi terkait putus kontrak massal pegawai honorer itu diduga berkaitan dengan defisit keuangan Pemprov Babel yang mencapai Rp400 miliar.

Menanggapi kabar tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur Babel Safrizal ZA membantah informasi pemutusan kontrak tenaga honorer secara massal tersebut.

Bantahan itu disampaikan kepada awak media usai menghadiri peringatan Hari Jadi ke-74 Keimigrasian di Kantor Wilayah Kemenkumham Babel, Jumat 26 Januari 2024.

BACA JUGA:Dilema Keterbatasan APBD, Pj Gubernur Babel Tegaskan Pembangunan Tetap Berjalan

BACA JUGA:Cara Pinjam KUR BRI 2024 Tanpa Jaminan, Pinjaman Rp 50 Juta Angsuran Cuma 900 Ribuan

Safrizal menegaskan, seluruh honorer Pemprov Babel masih akan bekerja dan menerima gaji hingga akhir tahun 2024. “Enggak ada, belum ada pemutusan (kontrak),” katanya.

Ia juga menanggapi kabar yang menyebut bahwa sekitar 300 orang honorer di Pemprov Babel bakal dirumahkan pada 2024, dari total 3.000 honorer yang ada.

Santer kabar honorer bakal dirumahkan diduga berkaitan dengan defisit keuangan Pemprov Babel yang mencapai sebesar Rp400 miliar.

Safrizal mengaku heran dengan adanya 300 orang honorer itu. Sebabkarena sejak tahun 2021, Pemprov Babel sudah tidak menerima honorer lagi di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 

BACA JUGA:Jenis Sayuran yang Bahaya bagi Kesehatan Jika Digoreng, Emak-Emak Wajib Tahu

BACA JUGA:Pemprov Babel Tiadakan Pembangunan di Tahun 2024, Ternyata Ini Penyebabnya

Dia menduga 300 orang honorer itu tidak terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI. “Saya minta BKPSDM meneliti itu. Saya akan minta datanya, siapa yang kontrak,” katanya.

Safrizal mengingatkan bahwa 2024 ini adalah tahun terakhir bagi honorer di Pemprov Babel. Ini sesuai dengan instruksi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk menghapus honorer di tahun 2025. 

Sumber: babel pos