Bambang Patijaya Komitmen Mengawal Tata Niaga Timah Lebih Baik, Legalkan Tambang Butuh Terobosan Cepat

BELITONGEKSPRES.CO.ID, PANGKALPINANG - Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Patijaya telah komitmen mengawal dan dorong tata niaga timah di Provinsi Bangka Belitung (Babel) lebih Baik. 

Namun, untuk mengawal tata niaga timah di Babel tentu banyak hal yang perlu disinergikan. Menurut Bambang Patijaya memformalkan penambang ilegal adalah langkah yang baik.

Hal itu disampaikannya dalam seminar timah nasional bertajuk ‘Timah Indonesia dan Penguasaan Negara. Seminar digelar hybrid di Santika Bangka dan online melalui Zoom Meeting, oleh Babel Resource Institute (BRiNST), Jumat (22/7).

”Masyarakat dapat bekerja, aturan ditegakkan dan negara memperoleh pendapatan. Dan ini harus segera dilaksanakan karena hal tersebut rangkaian yang panjang dan cukup rumit,” katanya.

BACA JUGA:Warga Belitung ini Tebas Tetangga Pakai Parang, Tersinggung Ditegur Buang Sampah

Kata pria yang akrab disapa BPJ, seminar tersebut bertujuan untuk mengungkap sejauh mana kedaulatan negara terhadap mineral timah di Indonesia.

Adapun bentuk keterlibatan negara dalam pengelolaan sumber daya mineral ada tiga. Yaitu pengaturan (regulasi), pengusahaan (mengurus) dan pengawasan. 

Tak hanya itu, Ketua DPD Partai Golkar Babel ini juga mengungkapkan, bahwa dalam hal melegalkan tambang Ilegal ini dipastikan akan diperlukan terobosan yang cepat.

“Bagaimana kita melegalkan yang ilegal tersebut, kita berharap segera memformalkan apa yang disampaikan Dirjen Minerba tersebut. Sebab, setahu saya perlu terobosan yang cepat untuk merealisasikannya,” pinta dia.

BACA JUGA:Kuasa hukum Brigadir J Disomasi Ahok Soal Ini, Kamaruddin: Minta Maaf Soal Apa?

BACA JUGA:Keberadaan Bharada E Masih Misteri, Sembunyi atau Disembunyikan?

Selanjutnya, BPJ juga akan memantau langkah-langkah pemerintah pusat dalam menata pertambangan timah di Indonesia, khususnya di Bangka Belitung.

"Baik itu pembentukkan satgas maupun regulasi, jangan sampai menimbulkan dampak sosial. Penegakkan hukum, apapun namanya perlu kearifan lokal dan tidak berdampak atau gejolak sosial,” ujarnya.

Di sisi lain, politisi Partai Golkar Babel itu menyinggung soal usulan kenaikkan royalti. Ia berharap negara tidak kehilangan momentum untuk memperoleh pendapatan untuk negara.

Sumber: