Pemprov Babel akan Eksekusi Alokasi 2 Persen DTU, Rp 8 Miliar untuk Subsidi Kenaikan BBM

Pemprov Babel akan Eksekusi Alokasi 2 Persen DTU, Rp 8 Miliar untuk Subsidi Kenaikan BBM

Penjabat Gubernur Provinsi Babel, Ridwan Djamaluddin memastikan segera merealisasikan subsidi kenaikan BBM-Ist-

BELITONGEKSPRES.CO.ID, PANGKALPINANG - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) segera akan eksekusi amanat alokasi 2 persen dari dana transfer umum (DTU) pemerintah pusat.

Dari 2 persen DTU diperkirakan ada Rp 8 miliar subsidi yang disiapkan Pemprov Babel bagi masyarakat terdampak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) pada 2 September 2022.

Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Provinsi Babel M Haris menjelaskan, hitungan dari 2 persen DTU pemerintah pusat tersebut.

BACA JUGA:Ketua DPRD Beltim Berharap Ada Stimulus Ekonomi, Bagi Masyarakat Terdampak Kenaikan BBM

Menurutnya, itu sesuai dengan arahan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134/PMK.07/2022 tentang belanja wajib tentang penanganan dampak inflasi 2022.

"Kita sudah hitung sesuai PMK tadi, yang kita dapat 2 persennya itu sekitar Rp8 miliar," jelas M Haris kepada Babel Pos (Grup Belitong Ekspres), Senin (12/9) kemarin.

Untuk penggunaanya tetap sesuai pada acuan PMK tersebut akan mengintervensi dampak kenaikan BBM ini, atau pengalihan subsidi BBM tersebut terutama inflasi.

BACA JUGA:Kepala Sekolah di Beltim Disiapkan untuk Implementasi Kurikulum Merdeka

Yakni pemberian bantuan sosial kepada ojek, UMMM dan nelayan, penciptaan lapangan kerja dan atau pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Babel Ridwan Djamaluddin mengatakan meski belum diputuskan, pihaknya memastikan akan segera merealisasikan subsidi BBM itu.

"Masih sedang kita rumuskan, kita akan bahas dulu di internal," kata Ridwan Djamaluddin.

BACA JUGA:Pemda Diminta Gunakan APBD Sebagai Bansos Kenaikan BBM, Jokowi: Jangan Pernah Ragu

Namun demikian, ia menekankan segala bantuan yang diberikan pemerintah harus tepat sasaran.

"Makanya saya tekankan akurasi data, jangan sampai tidak tepat sasaran. Ini juga upaya kita menekan inflasi," tukas Ridwan. (jua)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: