Bantalan Sosial BBM, Bentuk Keberpihakan Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Kepada Rakyat
Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana meninjau penyerahan bantuan sosial di Kantor Pos Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku, Kamis (15/9)--(Setpres)
BELITONGEKSPRES.CO.ID - Kebijakan bantalan sosial BBM dinilai sebagai bentuk keberpihakan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf kepada rakyat.
Pakar Komunikasi Politik, Emrus Sihombing mengatakan, kebijakan bantalan sosial tersebut diberikan kepada kelompok masyarakat golongan ekonomi yang terdampak kenaikan BBM bersubsidi.
“Seperti ungkapan bijak mengatakan "setetes air lebih bermanfaat di musim kemarau darpada sebakul air di musim hujan". Itulah filososi, menurut hemat saya, kebijakan dan program bantalan sosial," ungkap Emrus Sihombing dalam keterangannya.
Emrus menjelaskan, sebab kenaikan harga BBM bersubsidi, langsung atau tidak langsung berimbas kepada kenaikan barang dan jasa kebutuhan pokok.
BACA JUGA:Harga Kebutuhan Pokok di Tanjungpandan Relatif Stabil, Meski BBM Naik, Malah Ada yang Turun
Tentu yang paling merasakan dampak kenaikan harga tersebut golongan masyarakat berpenghasilan di bawah dan yang setara dengan gaji UMR.
“Karena itu, sangat tepat pemerintah menguarkan kebijakan dan memberikan bantalan sosial sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM kepada mereka yang wajar menerimanya," ungkapnya.
Emrus mengungkapkan bahwa total bantalan sosial mencapai Rp 24,17 triliun. Ia berpendapat, jumlah tersebut sebaiknya digenapkan saja menjadi Rp 25 triliun.
Menurut dia, kebijakan bantalan sosial Presiden Jokowi ini mampu mengontrol daya beli masyarakat terhadap kenaikan harga barang dan jasa kebutuhan pokok di pasar di seluruh tanah air.
BACA JUGA:Prof Sri: Program Bantuan Non Tunai Berpotensi Ciptakan Lapangan Kerja Baru
Senada dengan Emrus Sihombing, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio juga menilai kebijakan pemerintah memberikan BLT sudah tepat. BLT tersebut merupakan bantalan sosial kepada masyarakat atas pengalihan dari subsidi BBM.
"Kebijakan yang diambil oleh pemerintah dengan mengalihkan anggaran subsidi BBM ke BLT sudah tepat," ujar Agus Pambagio di Jakarta.
Agus menilai keputusan pemerintah mengalihkan subsidi BBM ke BLT sangat wajar. Menurutnya, masyarakat membutuhkan dana untuk tetap menjaga daya belinya terutama membeli kebutuhan pokok.
"Pada prinsipnya negara berkewajiban menjaga agar inflasi tidak melambung tinggi dan daya beli masyarakat tetap kuat," kata Agus.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
