Pernyataan Sikap: Masyarakat Belitong di Perantauan Kecam Intervensi Presiden Jokowi Terhadap Konstitusi

BELITONGEKSPRES.CO.ID, JAKARTA - Para tokoh masyarakat Pulau Belitong yang berada di Jakarta dan sekitarnya menyampaikan pernyataan sikap keprihatinan atas kondisi demokrasi dan tata kelola negara saat ini. 

Masyarakat Belitong di perantauan menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengintervensi aturan konstitusi yang dapat merusak sistem demokrasi dan mengancam keutuhan NKRI.

Pernyataan sikap keprihatinan ini disampaikan oleh Ketua Ikatan Keluarga Masyarakat Belitong Jakarta Zulkifli Umar di Jakarta, Senin 5 Februari 2024. Ia membacakan 5 poin pernyataan sikap yang mewakili aspirasi masyarakat Belitong di perantauan.

Poin pertama, masyarakat perantauan Belitong menuntut pelaksanaan demokrasi yang mengikuti kaedah-kaedah konstitusi yang telah diatur dalam UUD 1945 dan peraturan terkait. 

BACA JUGA:Jalan Sehat dan Kampanye PBB Mantapbb: Yusril Siapkan Caleg Terbaik di Pemilu 2024

BACA JUGA:Mesi, Srikandi PBB Dapil 3 Badau - Sijuk Siap Raih Dukungan Penuh di Pileg 2024

Poin kedua, mereka menginginkan semangat demokrasi yang dijunjung tinggi dengan tidak mengabaikan etika, moral, dan kejujuran.

Poin ketiga, mereka meminta kepemimpinan nasional yang dipilih secara adil, bebas, dan jujur tanpa intimidasi dari unsur-unsur kekuasaan.

Poin keempat, mereka berharap adanya kepemimpinan yang bermartabat, legit, dan dihormati bangsa dan negara lain. 

Poin kelima, mereka mendesak kepemimpinan nasional untuk mengembalikan rasa kepercayaan rakyat terhadap penyelenggaraan negara agar terhindar dari pemikiran disintegrasi berbangsa dan bernegara.

BACA JUGA:Kampanye Akbar PSI di Lampung, Kaesang: Coblos Mas Gibran, Mukanya 'Diuwek-uwek'

BACA JUGA:Kaesang dan Jokowi Efek, PSI Belitung Optimis Lolos Parlemen di Pemilu 2024

"Sikap keprihatinan ini sekaligus sebagai corection action atas apa yang telah dilakukan pemimpin tertinggi di tingkat pusat," kata Zulkifi Umar dalam siaran pers yang diterima Belitong Ekspres.

Ia mencontohkan beberapa tindakan intervensi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Seperti perubahan persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden, adanya keinginan presiden melakukan kampanye dengan melibatkan para menteri, dan kalangan ASN.

Sumber: