Honorer Pemprov Babel Makin Resah, Kecewa Hasil Pendataan Pegawai Non-ASN

Ia pun berinisiatif, agar DPRD untuk mengagendakan pertemuan dengan BKPSDM Babel guna mempertanyakan segala mekanisme pendataan tersebut. "Agar semuanya jelas, dan kami pun bisa menjelaskan kepada honorer ini," ungkap Ferdi.

Kader Prabowo Subianto ini pun meminta, agar pendataan ini tidak menciderai perasaan para tenaga honorer, terlebih mereka yang telah lama mengabdikan diri bekerja di pemerintahan. 

BACA JUGA:Nasib 43.804 Guru Masih Menggantung, 193.953 Lulus PG Belum Aman Jelang Seleksi PPPK 2022

BACA JUGA:Rekrutmen PPPK 2022 Minim Tenaga Teknis, Menpan-RB Berikan Penjelasan

"Pendataan ini harus berkeadilan, kita minta jangan ada yang terzolimin gara-gara tidak masuk pendataan," tukasnya.

Terpisah, pendataan honorer ini juga menjadi perhatian Pj Gubernur Ridwan Djamaluddin. Ditegaskannya dalam apel Senin pagi, bahwa daftar tersebut bukanlah daftar final, melainkan pemetaan untuk mendapatkan masukan dan koreksi jika diperlukan.

Oleh karenanya, ia berharap agar pegawai di lingkungan Pemprov Babel untuk terus bekerja penuh dedikasi.

"Jangan khawatir terhadap isu-isu beredar yang belum diputuskan secara resmi. Saya dan teman-teman Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) akan terus memperhatikan kebaikan-kebaikan yang kita harapkan terjadi di provinsi ini," pintanya.

BACA JUGA:Pemkab Beltim Buka Penerimaan PPPK 2022, Prioritas Tenaga Kontrak Total 385 Formasi

BACA JUGA:Seleksi CPNS dan PPPK Digelar September 2022, BKPSDM Babel Tunggu Pusat

"Saya kembali mengajak, mari kita bekerja dengan sebaik-baiknya sebagaimana kita telah berkomitmen sebagai ASN berakhlak," ujar Ridwan Djamaluddin lagi.(jua) 

Sumber: